Mengenal Pajak Karbon dan Skema Perhitungannya

Reporter

Editor

Nurhadi

Ilustrasi pajak karbon. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan masih berancang-ancang menerapkan pajak karbon. Penerapan pajak ini molor dari rencana semula, yakni 1 Juli 2022. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebut hingga saat ini pemerintah masih berupaya mematangkan peraturan pendukung pemberlakuan pajak karbon. 

Mengutip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 13 Ayat 1, pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pajak karbon dikenakan atas penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin, avtur, gas, dan lain-lain. 

Mengutip laman Direktorat Jenderal Pajak, ditetapkannya pajak karbon bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca sebagai upaya mengatasi pemanasan global. Selain itu, penerapan pajak karbon dipercaya dapat membantu mengendalikan perubahan iklim serta meningkatkan pendapatan pajak pemerintah dan meningkatkan efisiensi energi bagi konsumen dan bisnis.

Bagaimana Perhitungannya?

Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah dan periode tertentu. Saat terutang pajak karbon ditentukan dalam sejumlah poin, yakni: 

  • Pada saat pembelian barang yang mengandung karbon; 
  • Pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu atau periode lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 
  • Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (COze) atau satuan yang setara.

Besaran pajak karbon diatur dalam Pasal 13 UU HPP. Berdasarkan beleid tersebut, pemerintah menerapkan besaran tarif pajak karbon paling rendah adalah Rp 30 per kilogram. Tarif ini turun setelah semula sempat ditetapkan tarif minimum pajak karbon sebesar Rp 75 per kilogram dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan besaran tarif harga karbon di pasar karbon per kilogram karbondioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pengenaan pajak karbon memiliki nilai ekonomi. Musababnya pengenaan pajak tersebut mengikuti skema cap and tax trade.

Rencananya, pada 2022-2024, pajak karbon akan diterapkan untuk sektor pembangkit listrik tenaga atau PLTU batu bara. Pembangkit listrik tenaga batu bara dengan proses yang tidak efisien atau emisi yang lebih tinggi dari batas atas akan dikenakan biaya tambahan. Kemudian pada 2025, implementasi pengenaan pajak karbon dilakukan secara penuh dengan tahap perluasan sektor sesuai dengan kesiapan masing-masing industri.

HATTA MUARABAGJA

Baca juga: Penundaan Implementasi Pajak Karbon, Keseriusan Pemerintah Dipertanyakan






Selain Produksi Mobil Listrik, Ini yang Harus Dilakukan untuk Sambut NZE

5 hari lalu

Selain Produksi Mobil Listrik, Ini yang Harus Dilakukan untuk Sambut NZE

Sejumlah pihak telah berusaha untuk mempercepat era elektrifikasi di Indonesia demi menyambut net zero Emission (NZE). Apa yang harus dilakukan?


Kadin: Industri Fashion Sumbang 17 Persen Ekonomi Kreatif, tapi Berefek ke Emisi Karbon

6 hari lalu

Kadin: Industri Fashion Sumbang 17 Persen Ekonomi Kreatif, tapi Berefek ke Emisi Karbon

Arsjad menekankan aspek berkelanjutan pada industri fashion perlu menjadi perhatian.


Kanye West Komplain Uang Rp 1 Triliun Dibekukan karena Dituduh Menunggak Pajak

6 hari lalu

Kanye West Komplain Uang Rp 1 Triliun Dibekukan karena Dituduh Menunggak Pajak

Kanye West tidak bisa mengambil uang yang ada dalam rekening itu yang totalnya sebesar Rp 1,1 triliun atas dugaan mengemplang pajak.


52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

7 hari lalu

52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

Sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan atau NIK telah menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP).


Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

8 hari lalu

Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PT PLN (Persero) wajib melaksanakan komitmen transisi menuju energi hijau.


Datangi Proyek HPAL di Sulawesi, Luhut Bicara soal Kepentingan dan Kesehatan Lingkungan

9 hari lalu

Datangi Proyek HPAL di Sulawesi, Luhut Bicara soal Kepentingan dan Kesehatan Lingkungan

Luhut mengklaim pemerintah selalu mementingkan kesehatan lingkungan melalui kebijakan-kebijakannya.


Pemadaman Lampu Sabtu Malam, DKI Klaim Hemat Listrik 171,96 MWh

9 hari lalu

Pemadaman Lampu Sabtu Malam, DKI Klaim Hemat Listrik 171,96 MWh

Pemadaman lampu di seluruh gedung pemerintahan Jakarta selama 1 jam mengurangi emisi karbon 160,61 ton CO2.


Jasa Raharja Kampanye Penghapusan Denda Pajak, Cuma Berlaku hingga 15 Desember

9 hari lalu

Jasa Raharja Kampanye Penghapusan Denda Pajak, Cuma Berlaku hingga 15 Desember

Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dibuka sampai 15 Desember 2022. Tahun depan, data registrasi kendaraan STNK mati 2 tahun akan dihapus.


Menteri LHK Klaim Teknologi Hulu Migas Berdampak Signifikan Turunkan Emisi Karbon

11 hari lalu

Menteri LHK Klaim Teknologi Hulu Migas Berdampak Signifikan Turunkan Emisi Karbon

Menurut Siti, pemerintah menaruh harapan besar terhadap program penurunan emisi melalui penerapan teknologi maju oleh hulu migas.


COP27 Mesir: Apa Saja yang Gagal, yang Berhasil dan yang Baru

12 hari lalu

COP27 Mesir: Apa Saja yang Gagal, yang Berhasil dan yang Baru

Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP27 telah berakhir pada Minggu 20 November 2022. Kebanyakan ilmuwan iklim frustasi dengan hasilnya. Kenapa?