Penundaan Implementasi Pajak Karbon, Keseriusan Pemerintah Dipertanyakan

Ilustrasi pajak karbon. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk implementasi pajak karbon.

Implementasi pajak karbon resmi tertunda dua kali, dari amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mestinya berlaku 1 April 2022.

“Serius apa enggak, apalagi sebagai Presidensi G20 yang salah satunya membahas tentang transisi energi itu yang sudah diundangkan ditunda,” ujar dia dalam diskusi daring bertajuk Merdeka dari Energi Fosil yang digelar pada Kamis, 18 Agustus 2022.

Menurut Berly, ini adalah masalah kredibilitas, jangan sampai inisiasi di G20 jadi tidak kredibel karena salah satu janjinya tidak dilaksanakan. Memang, kata dia, harus diakui sudah ada niatan dari pemerintah untuk menerapkan pajak karbon meskipun nilainya masih kecil. “Ini sudah kecil, ditunda lagi.”

Seharusnya perlu dipercepat, sehingga orang sudah menginternalisasi eksternalitas yang merupakan prinsip dasar ekonomi sumber daya alam. Jadi sudah salah langkah over invest di IPP Coal, karena tidak menggunakan prisnsip dasar tadi, jangan sampai diabaikan lagi.

“Sehingga kita malah membayar mahal karena tidak well planned dan berdasarkan sains di awalnya,” tutur Berly.

Sementara Climate and Energy Campaigner Greenpeace Indonesia Adila Isfandiari menyayangkan penundaan implementasi pajak karbon. Karena pajak karbon ini sebenarnya memiliki tujuan memberikan kesempatan bersaing yang sama antara enegi fosil yang mengahasilkan emisi dan terbarukan khususnya hingga tahun 2025.

Padahal pajak karbon bisa diberlakukan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), jadi memberikan kesempatan yang baik untuk energi terbarukan. Namun, pasti ada catatannya, tarif pajaknya masih sangat rendah hanya Rp 30 per kilogram CO2-nya atau US$ 2 per ton-nya jadi masih sangat murah.

“Angka itu jauh dari rekomendasi World Bank yaitu US$ 40-80 per ton-nya untuk efektif mengurangi gas rumah kaca sesuai dengan Paris Agreement,” tutur Adila.






Pendanaan JETP Rp 310 Triliun Ditindaklanjuti pada 2023, Airlangga: Terima Kasih Amerika dan G7

13 jam lalu

Pendanaan JETP Rp 310 Triliun Ditindaklanjuti pada 2023, Airlangga: Terima Kasih Amerika dan G7

Airlangga Hartarto memastikan pemerintah Indonesia akan menindaklanjuti komitmen pendanaan JETP dan proyek infrastruktur infrastruktur hasil KTT G20.


Tak Berhenti di G20, Erick Tohir siap Tingkatkan Kolaborasi Berkelanjutan Dengan PNM

5 hari lalu

Tak Berhenti di G20, Erick Tohir siap Tingkatkan Kolaborasi Berkelanjutan Dengan PNM

Melalui acara Malam Apresiasi Dukungan BUMN dalam G20, di TMII, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas kolaborasi epik seluruh perusahaan dan insan BUMN dalam mensukseskan Presidensi G20.


India Mulai Presidensi G20, Narendra Modi: Kita Tidak Perlu Perang

5 hari lalu

India Mulai Presidensi G20, Narendra Modi: Kita Tidak Perlu Perang

India memulai Presidensi G20. Perdana Menteri Narendra Modi menyerukan persatuan di tengah tantangan global yang besar.


Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

5 hari lalu

Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus pemulihan ekonomi.


Erick Thohir Apresiasi Dukungan BUMN dalam G20

6 hari lalu

Erick Thohir Apresiasi Dukungan BUMN dalam G20

Seluruh insan BUMN bersinergi dengan multipihak untuk kesuksesan Indonesia sebagai Presidensi G20.


Luhut Peringatkan Investasi Tak Boleh Ada Hambatan: Buat Saya Ada Satu Titik to Kill or To Be Killed

6 hari lalu

Luhut Peringatkan Investasi Tak Boleh Ada Hambatan: Buat Saya Ada Satu Titik to Kill or To Be Killed

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan mem-buldozer pihak yang mengganggu upaya pemerintah dalam mengejar target investasi domestik.


Rusia Mengklaim G7 Tidak Lagi Mendominasi G20

7 hari lalu

Rusia Mengklaim G7 Tidak Lagi Mendominasi G20

Sherpa G20 Rusia Svetlana Lukash mengklaim Leaders' Declaration dalam lahir dari KTT G20 Bali menunjukkan G7 tidak lagi mendominasi G20


Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

8 hari lalu

Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PT PLN (Persero) wajib melaksanakan komitmen transisi menuju energi hijau.


Jokowi Bentuk Satgas Kawal Dana Energi US$ 20 Miliar AS dan Jepang

8 hari lalu

Jokowi Bentuk Satgas Kawal Dana Energi US$ 20 Miliar AS dan Jepang

Jokowi meminta anak buahnya untuk segera membentuk task force alias satuan tugas (satgas) guna menindaklanjuti berbagai komitmen investasi yang tercapai dalam KTT G20.


Retno Marsudi: Indonesia Ingin Membuat ASEAN Tetap Relevan

10 hari lalu

Retno Marsudi: Indonesia Ingin Membuat ASEAN Tetap Relevan

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berharap lancarnya gelaran G20 di Bali dapat menular ke keketuaan ASEAN Indonesia di 2023.