TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai harga pertalite yang santer dikabarkan dinaikkan menjadi Rp 10.000 per liter bakal memberatkan konsumen dan berdampak besar terhadap inflasi.
Dengan begitu, menurut dia, daya beli masyarakat akan turun dan berimbas pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. “Itu yang membuat Persiden Joko Widodo alias Jokowi masih bimbang dan ragu. Karena tidak ingin momentum pertumbuhan yang mencapai 5,44 persen itu terganggu dengan kenaikan harga pertalite,” kata dia melalui sambungan telepon pada Kamis, 18 Agustus 2022.
Dala hitungannya, kata Fahmy, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite naik dari Rp 7.650 idealnya menjadi maksimal Rp 9.250 per liter. “Paling tinggi naiknya itu Rp 9.250 untuk pertalite,” ujar dia
Menurut Fahmy, kenaikan harga itu juga bisa dilakukan sekaligus bertujuan untuk menekan disparitas pertalite dan pertamax. Dengan begitu, sebagian konsumen akan bermigrasi ke pertamax karena selisih harga dua jenis BBM itu tidak terlalu besar.
Selain itu, jika harga BBM dinaikkan, maka bebannya akan semakin berat bagi masyarakat. Fahmy berharap pemerintah lebih memilih menerapkan kebijakan membatasai penggunaan pertalite ketimbang menaikkan harga. “Maka saya menduga pemerintah akan menaikkan tadi, kalau Rp 10.000 menurut saya itu terlalu tinggi, paling Rp 9.250,” tuturnya.
Alasannya, kata dia, harga Rp 9.250 masih bisa terjangkau oleh masyarakat sasaran pertalite yakni kelompok bawah. Namun sebetulnya jika dilihat datanya, 60 persen dari konsumen pertalite itu sesungguhnya tidak berhak memperoleh subsidi.
Artinya hanya 40 persen saja yang sebenarnya berhak mendapatkan subsidi. “Nah perkara itu kenapa Rp 9.250, supaya disparitas dengan pertamax tidak terlalu tinggi. Sehingga kemudian yang 60 persen itu akan pindah ke pertamax. Harapannya adalah seperti itu,” ucap dia.
Selanjutnya: Kenaikan harga pertalite jadi Rp 10.000 bakal picu inflasi hingga 6,5 persen.
