TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan memastikan pemerintah tetap menyiapkan alokasi anggaran untuk subsidi energi pada 2023. Besaran subsidi energi itu akan mengikuti tren harga komoditas yang diperkirakan turun.
Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan DJA Kurnia Khairi mengatakan pemerintah memiliki kewajiban untuk terus menjaga agar keuangan negara sehat. Pemerintah saat ini, kata dia, terus menekan defisit anggaran.
"Sehingga penurunan dari PNBP yang berasal dari sumber daya alam tadi, dari migas tadi, ini juga akan diikuti dengan penurunan belanja yang akan dipengaruhi oleh faktor ICP (Indonesian Crude Price) sehingga APBN kita harapkan defisitnya bisa jadi netral," ucap Kurnia dalam diskusi virtual, Jumat, 12 Agustus 2022.
Meski demikian, Kurnia belum menggamblangkan berapa besaran perkiraan target PNBP pada tahun depan di tengah potensi menurunnya harga-harga komoditas. Begitu pula dengan besaran subsidi BBM yang akan disiapkan. Nilai subsidi itu, kata dia, akan diumumkan saat pembacaan UU APBN dan Nota Keuangan 2023 pada 16 Agustus 2022.
Kurnia melanjutkan reformasi dari sisi belanja, khususnya subsidi, akan tetap ditegakkan. Sebab sebetulnya, sejak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mendapatkan durian runtuh atau windfall dari naiknya harga-harga komoditas sepanjang tahun ini, belanja negara untuk subsidi energi juga melambung.
Adapun Kementerian Keuangan mencatat PNBP hingga Juli 2022 telah mencapai Rp 337,1 triliun, atau 70 persen dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. PNBP pada periode itu pun telah tumbuh 39,1 persen karena mengikuti harga minyak mentah, minerba, CPO, hingga inovasi layanan.
"Nah meskipun secara umum kita katakan PNBP meningkat, katakanlah karena harganya minyak meningkat, kita juga mengalami tekanan dari sisi belanja. Jadi dari subsidi energi baik itu subsdi BBM, solar, LPG, ada subsidi listrik, itu juga terpengaruh," ujarnya.
