“Sea World kongsi dengan Lippo, sempat berjalan dengan baik tapi bermasalah sampai ke Mahkamah Agung,” tutur Thomas.
Masifnya proyek mangkrak itu menunjukkan adanya gejala manajemen yang tidak sehat. Thomas menuturkan kultur manajemen perusahaan berkode saham PJAA ini kerap diwarnai politik internal.
“Kebanyakan politik internal dan pecah belah di dalam, tidak kompak, dan saling mensabotase,” ucapnya. Latar belakang masalah tersebut mendorong perusahaan berencanaa melakukan perombakan direksi pada rapat umum pemegang saham (RUPS) yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
Pria yang ditunjuk Anies Baswedan menjadi Komisaris Utama Ancol pada Agustus 2021 tersebut membocorkan perseroan bakal melakukan perombakan struktur dewan direksi skala besar. Dia berharap perombakan direksi ini membawa perusahaan menjadi BUMD yang lebih sehat. Sehingga, perusahaan bisa mencari peluang-peluang bisnis yang lebih menguntungkan dan relevan.
Apalagi di tengah tekanan ekonomi yang menggerus sektor pariwisata, Ancol kini masih menanggung beban utang Rp 1,4 triliun. “Kegagalan manajerial ini mengakibatkan kita enggak bisa menopang utang dengan baik,” ucap Thomas Lembong.
Baca: Sri Mulyani Sebut Realisasi Pembiayaan Utang Turun jadi Rp 236,9 Triliun
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
