Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hari Prihatono pun meyakini sorgum dapat menjadi alternatif atau subtitusi impor gandum, bahan pakan ternak, maupun bioetanol.
Menurutnya, sorgum merupakan tanaman serealia yang menurutnya potensial untuk dibudidayakan dan dikembangkan di Indonesia. Khususnya, pada daerah-daerah marginal dan kering di Indonesia dan tidak memerlukan perawatan yang tinggi.
Menurut Hari, sorgum juga memiliki produksi biji dan biomassa yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman tebu dan serealia lain. Kebutuhan air untuk tanaman sorgum hanya sepertiga dari tebu dan setengah dari jagung. Sorgum juga memerlukan pupuk relatif lebih sedikit dan pemeliharaannya lebih mudah. Selain itu, umur panen sorgum lebih cepat 100-110 hari setelah tanam. Sekali tanam, kata dia, sorgum dapat dipanen dua hingga tiga kali dalam setahun.
Namun, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai langkah pemerintah untuk mengembangkan sorgum sebagai substitusi impor gandum tidak realistis. "Belum bisa. Skala produksinya masih terlalu kecil," ujarnya kepada Tempo, Sabtu, 6 Agustus 2022.
Persoalan skala produksi ini dianggap signifikan karena hanya sebagian wilayah di Nusa Tenggara atau di Indonesia bagian Timur yang bisa ditanami sorgum. Sementara itu di wilayah lainnya, masyarakat lebih tertarik menanam beras karena faktor stabilitas harga.
Ia berpendapat jika proyek pemerintah ini hanya sebagai inisiasi, maka masih memungkinkan tercapai. Namun apabila targetnya untuk mengantikan posisi gandum, menurutnya belum bisa. "Dan saya kira yang paling penting sekarang kalau mau serius gausah muluk-muluk lah, untuk sorgum bisa menjadi pangan yang bisa menggantikan beras di kawasan NTB NTT itu sudah lebih dari bagus," ujarnya.
Bhima berharap pemerintah dapat memperbaiki dulu food estate yang sudah ada sekarang, baru membahas soal komoditas lainnya. Sehingga anggaran untuk proyek tersebut tidak terbuang percuma. Apalagi jika pemerintah ingin menjawab krisis pangan, perlu dipikirkan jangka waktu proyek ini membuahkan hasil. "Ternyata proyeknya masih 10-20 tahun lagi berhasilnya, padahal krisis pangannya terjadi sekarang," tuturnya.
RIANI SANUSI PUTRI | MOH KHORY ALFARIZI
Baca Juga: Mentan Cerita Perang Ukraina yang Menyebabkan Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat