TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan realisasi pendapatan negara pada akhir Juni 2022 mencapai Rp 1.317,2 triliun. Dia menyebut anggaran pendapatan belanja negara (APBN) menunjukkan kinerja positif di tengah pelbagai tekanan ekonomi global.
“Angka itu 58,1 persen dari target APBN yang sudah direvisi ke atas melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2022,” ujar dia dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK III pada Senin, 1 Agustus 2022.
Penerimaan negara mengalami pertumbuhan 48,5 persen secara tahunan ketimbang periode yang sama 2021. Sri Mulyani menuturkan kinerja pendapatan negara itu merupakan buah dari perbaikan ekonomi nasional sekaligus efek dari kenaikkan harga komoditas.
“Serta berbagai perbaikan kebijakan dan administrasi perpajakan yang dilaksanakan dengan telah dilaksanakannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” kata Sri Mulyani.
Sementara itu, dari sisi belanja, APBN tercatat terealisasi Rp 1.243,6 triliun. Capaian ini setara dengan 40 persen dari pagu APBN 2022 yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 876,5 triliun atau 38,1 persen dari pagu anggaran dan transfer ke daerah serta dana desa Rp 367,1 triliun atau 45,6 persen dari pagu anggaran.
Belanja negara, kata Sri Mulyani, akan terus dioptimalkan dan ditujuakan untuk menopang pemulihan ekonomi Indonesia agar terus berlanjut dan menguat. “Dengan perkembangan penerimaan dan belanja negara itu, APBN pelaksaan hingga akhir Juni 2022 masih mencatatkan posisi surplus sebesar Rp 73,6 triliun atau 0,39 persen terhadap produk domestik bruto,” tutur dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu melanjutkan kinerja APBN yang posistif dan membaik ini menjadi modal untuk mengantisipasi gejolak dan ketidakpastian perekonomian global. Kemampuan fiskal ini pun akan menjadi modal untuk menyusun RAPBN 2023 yang tahan guncangan.
Pemerintah, Sri Mulyani berujar, akan terus menjaga daya tahan ekonomi Indonesia, termasuk menggunakan APBN, melalui berbagai instrumen yang dimiliki. Misalnya, memperkuat subsidi energi untuk menjaga stabilisasi harga bahan bakar minyak (BBM).
“Termasuk belanja negara terutama subsidi dan kompensasi yang menjadi shock up sober dari gejolak harga-harga global terutama di bidang pangan dan energi,” kata dia.
Pemerintah juga akan terus mengendalikan inflasi dan melindungi daya beli masyakarat serta mejaga momentum pemulihan ekonomi. Pada saat yang sama, perbaikan kondisi APBN ditujukan untuk terus menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah panjang.
Selain itu, pemerintah bakal menjaga stabilisasi pasar surat berharga negara dengan menjaga disiplin APBN. “Dan menjaga kredibilitas APBN dan dengan menerapkan strategi pembiayaan yang fleksibel oportunis namun tetap hati-hati,” ujar Sri Mulyani.
Baca juga: OJK Masih Kaji Aturan Konten YouTube Jadi Agunan Kredit
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
