TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan penghapusan sementara tarif pungutan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya tidak akan cukup menaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) atau harga TBS selama keran ekspor masih macet.
Dari laporan statistik sawit Indonesia yang dikeluarkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), tercatat posisi stok CPO nasional per awal Juli 2022 sudah berlebih atau 7,1 juta ton.
“Angka ini mencapai di ambang batas yang tak bisa bergerak, overstock, mencapai 7,1 juta ton. Ini harus segera dikeluarkan,” kata Sahat Sinaga saat dihubungi, Sabtu, 16 Juli 2022.
Dengan skema Domestik Market Obligation (DMO) dan Persetujuan Ekspor (PE), ia memperkitakan volume ekspor CPO pada Juli dan Agustus hanya bisa tercapai di angka 1,89 juta ton dan 1,9 juta ton.
“Artinya, stok yang 7,1 juta ton di awal Juli 2022 ini, dalam 2 bulan ini baru bisa berkurang ke level 3,31 juta ton di akhir Agustus 2022,” katanya.
Di sisi lain, puncak produksi kebun sawit mulai pada Juli-Desember 2022, yang diperkirakan akan menghasilkan sekitar 4,49 juta ton yang terdiri atas CPO dan CPKO per bulan.
Oleh sebab itu, Sahat menyarankan empat langkah agar harga TBS bisa naik ke Rp 1.600 per kilogram sesuai rekomendasi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan harga minyak goreng dalam negeri tetap terjaga.
Pertama, relaksasi ekspor untuk tiga bulan ke depan (Agustus, September dan Oktober) agar volume expor minyak sawit bisa mencapai 2,9 juta ton, minimal mulai Agustus. Selain itu, model DMO untuk sementara dibatalkan bila harga CPO di pasar lokal masih berada di bawah Rp 9.500 per kilogramtanpa pengenaan Pajak Pertamhan Nilai (PPN). Menurut dia, hal tersebut bakal memberikan jaminan harga minyak goreng curah lokal bisa di level Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter.
Kedua, tarif potongan BPDPKS di level 0 persen mulai 15 Juli 2022 agar diperpanjang ke bulan Oktober 2022. Selain itu bea keluar juga diberi relaksasi dengan diskon dari posisi sekarang sebesar 25 persen mulai Agustus sampai Oktober 2022.
Ketiga, pemerintah tetap konsisten mengembangkan program minyak curah kemasan "MinyaKita" dan mempromosikannya dengan branding product yang higienis. Selain itu, kepemilikan merek dagang itu diserahkan ke operator distribusi milik pemerintah, Bulog dan ID Food yang dibagi 50:50.
