TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Presidensi G20 Indonesia akan mendorong lembaga keuangan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki akses permodalan dan pasar yang lebih luas.
Adanya Presidensi G20 Indonesia ini dapat mendorong kemitraan global untuk inklusi keuangan dengan menghadirkan infrastruktur, seperti sistem pembayaran dan peraturan yang kompatibel antar negara.
“Ini penting karena kami ingin memastikan bahwa tema Recover Stronger and Recover Together tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga dirasakan di dalam setiap negara,” kata Sri Mulyani dalam siaran pers yang diterima Selasa 12 Juli 2022.
Sri Mulyani menambahkan untuk saat ini Pemerintah masih terus bekerja untuk merealisasikan target level inklusi keuangan dalam negeri sebesar 90 persen di 2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.
Untuk mencapai inklusi keuangan yang ditetapkan, harus didukung juga dengan literasi keuangan, terutama bagi UMKM. Sri Mulyani menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia melalui OJK dan Bank Indonesia akan terus mendorong literasi keuangan di masyarakat.
Sri Mulyani juga menyampaikan UMKM merupakan salah satu fokus utama pemerintah. UMKM telah menyumbang sekitar 60 persen dari total GDP Indonesia. Pemerintah telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN), yang misinya untuk mendukung kelangsungan bisnis UMKM dan menyediakan jaring keamanan sosial bagi kelompok rumah tangga rentan.
Sri Mulyani menambahkan Pemerintah telah mengalokasikan tambahan pendapatan negara yang akan difokuskan pada tiga aspek. “Pertama, untuk melindungi masyarakat di fase pemulihan ekonomi dari pandemi. Kedua, untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Dan pada saat yang bersamaan memastikan kesehatan dan keberlanjutan anggaran pemerintah,” terangnya.
Baca Juga: Alasan Bank Dunia Sebut Mata Uang Digital Bank Sentral Tak Menjamin Inklusi Keuangan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
