Ada 3 Provinsi Baru di Papua, Sri Mulyani: Uang Kita Selalu Siap Mendukung

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat paripurna ke-2 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2020. Rapat paripurna tersebut beragendakan pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang Penanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 yang dilakukan pemerintah. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemekaran provinsi di Papua bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli. Ia menyebut kebijakan ini bisa membuat masyarakat Papua lebih leluasa mengembangkan daerahnya. 

"#UanKita akan selalu siap mendukung pemerataan pembangunan Indonesia dari ujung barat sampai ke timur, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Sri Mulyani dalam keteranan tertulis di akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Ahad, 3 Juli 2022. 

Rapat Paripurna DPR RI pada akhir Juni lalu resmi menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan provinsi di Papua menjadi undang-undang. Ketiga RUU tersebut adalah RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Dengan pengesahan tersebut, secara resmi Papua akan terdiri atas lima provinsi dan secara total Indonesia akan memiliki 37 provinsi. Sri Mulyani mengatakan proses implementasi pemekaran ini akan disiapkan dengan matang. 

Pemerintah, kata dia memperhatikan pelbagai aspek. "Termasuk dari segi anggaran negara," kata Sri Mulyani. 

Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani, menyatakan gagasan pemekaran provinsi di Papua sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Jokowi menginginkan adanya lompatan kemajuan kesejahteraan di wilayah tersebut. 

"Perubahan Undang-undang Otsus melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 menjabarkan berbagai pendekatan yang dapat mendorong upaya tersebut pada pencapaian kesejahteraan," kata Jaleswari. 

Pendekatan pertama, Jaleswari menyebutkan, adalah dari segi kuantitatif. Dia menyebut terdapat peningkatan penerimaan khusus dana Otsus dari yang sebelumnya sejumlah 2 persen menjadi 2,25 persen dari dana alokasi umum nasional. Angka itu termasuk dana transfer infrastruktur dan dana bagi hasil pertambangan.

Pendekatan kedua dari segi kualitatif. Dia mengatakan penggunaan dana Otsus pun ditentukan secara spesifik presentasi minimal penggunaannya dalam aspek strategis yang mendorong pembangunan kesejahteraan.

BISNIS

Baca juga: Ada 3 Provinsi Baru di Papua, Jokowi Disarankan Keluarkan Perpu soal Pemilu 2024

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Tukang Bakso Keliling Dipajaki, Ini Penjelasan Sri Mulyani

3 jam lalu

Tukang Bakso Keliling Dipajaki, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pajak tukang bakso hanya berlaku untuk pedagang bakso yang memiliki omzet di atas Rp 500 juta.


Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

22 jam lalu

Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan penanganan pada awal pandemi Covid-19 setara dengan biaya pembangunan dua Ibu Kota Negara


Kementerian Keuangan Bentuk Sekretariat Ekosistem Perumahan

1 hari lalu

Kementerian Keuangan Bentuk Sekretariat Ekosistem Perumahan

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyebut sektor perumahan salah satu sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.


Curigai Ada yang Biayai Anton Gobay, Kabareskrim: Kami akan Telusuri Duitnya Dari Mana

1 hari lalu

Curigai Ada yang Biayai Anton Gobay, Kabareskrim: Kami akan Telusuri Duitnya Dari Mana

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya menindaklanjuti kasus penangkapan WNI tersebut dengan menelusuri sumber keuangan Anton Gobay.


Kemenperin: Realisasi Anggaran 2022 Capai 98,13 Persen, Sekitar Rp2,53 Triliun

1 hari lalu

Kemenperin: Realisasi Anggaran 2022 Capai 98,13 Persen, Sekitar Rp2,53 Triliun

Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,582 triliun kepada Kemenperin untuk menjalankan programnya.


ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

1 hari lalu

ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

Lemkapi mengabarkan bahwa penerapan tilang elektronik (ETLE) belum didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).


Utang Indonesia Mencapai Lebih dari 7 Triliun, Simak 3 Faktanya

2 hari lalu

Utang Indonesia Mencapai Lebih dari 7 Triliun, Simak 3 Faktanya

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp7.733,9 triliun pada akhir Desember 2022.


Memburuknya Kebebasan Pers dan Sipil di Papua

2 hari lalu

Memburuknya Kebebasan Pers dan Sipil di Papua

Dugaan aksi teror terhadap jurnalis berulang kali terjadi di Papua. Pelanggaran kebebasan pers tak terlepas dari masifnya pelanggaran kebebasan sipil.


9 Pantai Papua Terbaik yang Cocok untuk Diving dan Snorkeling

2 hari lalu

9 Pantai Papua Terbaik yang Cocok untuk Diving dan Snorkeling

Daftar pantai terbaik dan cantik di Papua yang menyuguhkan keindahan alam serta menghadirkan beragam permainan air seru.


76 Tahun Megawati Soekarnoputri, Berikut Rekam Jejak Kontroversinya

2 hari lalu

76 Tahun Megawati Soekarnoputri, Berikut Rekam Jejak Kontroversinya

Sebagai tokoh publik Megawati Soekarnoputri kerap disorot. Beberapa pernyataan atau perbuatannya pun dianggap kontroversial.