INFO BISNIS – Tak semua Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai beralih ke ranah digital. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero, hal itu dikarenakan masih ada kendala yang harus mereka hadapi.
“Berdasarkan realita yang kita hadapi tidak sedikit para pelaku UMKM yang cuma sekadar untuk menyambung hidup,” kata dia dalam acara Tempo Financial Literacy Forum 2022 “Digital Financing UMKM dalam Mendorong Ekonomi Inklusif” melalui kanal Youtube Tempo.co, Kamis 23 Juni 2022. Selain itu, lanjutnya, masih ada 12 ribu desa di Indonesia yang belum terjangkau jaringan internet. “Tentunya itu menghambat para UMKM untuk bisa beralih ke arah digitalisasi untuk mengembangkan usahanya.”.
Edy menuturkan dalam proses peralihan ke digitalisasi terdapat beberapa kendala yang dialami UMKM. Untuk masuk e-commerce misalnya, produk mereka harus memenuhi syarat. Sementara untuk bekerjasama dengan layanan antar makanan, para UMKM harus rela terkena potongan yang cukup besar. “Begitu juga dengan penggunaan QRIS, terdapat biaya administrasi yang lumayan besar sehingga semestinya kita harus lebih memperhatikan lagi kebutuhan UMKM.”.
Namun, Edy mengakui, mau tidak mau suka tidak suka UMKM harus mulai beralih ke arah digitalisasi. Pada Mei 2021 baru sekitar 21 persen UMKM yang sudah beralih ke digital atau melek digital. “Tentu perlu kerja keras untuk meningkatkan itu agar mereka tertarik.”.
Sementara itu, Head of Strategic Merchant Acquisition ShopeePay Eka Nilam Dari menuturkan, melalui program #ShopeeAdaUntukUMKM, Shopee berusaha untuk menstimulasi roda UMKM. “Melayani lagi mereka yang belum terlayani,” kata dia
ShopeePay, lanjut Eka, menghadirkan kemudahan pembayaran bagi pengguna dan pelaku UMKM. Selain sudah terhubung dengan QRIS, pengguna ShopeePay juga bisa transfer tanpa biaya admin dan tanpa kuota transfer harian. “Melalui fitur Transfer ke Bank yang hemat dan menguntungkan, kami ingin mendukung UMKM lokal tumbuh dan berjaya di era digital. Kami juga ingin memberikan kenyamanan dan keuntungan bagi para konsumen,” kata Nilam.
Sebelumnya, ShopeePay juga melakukan roadshow beberapa kota di Indonesia untuk mendukung semangat UMKM lokal. Mengadakan program ShopeePay Talk yang mengundang para pelaku UMKM untuk menjadi pembicara, dan menyuguhkan Buku Panduan UMKM, memberikan cashback special untuk partner merchant, sebagai beberapa upaya yang dilakukan perusahaannya.
Salah satu pelaku UMKM yaitu Najla Bisyir, owner Bittersweet by Najla mengaku bersyukur karena sudah sejak 2016 sadar akan pentingnya digitalisasi. Melalui penjualan online, mereka belajar untuk memikirkan pemesanan, pengiriman, dan pembayaran secara digitalisasi. “Setelah Covid-19 menyerang Wuhan, China, kami sudah prediksi untuk memperkuat lagi adaptasi ke online dan digital,” kata dia.
Najla mengatakan, saat ini konsumen menginginkan kemudahan dari cara metode pembayaran, secara online, simple dan hemat. Dia pun merasa terbantu dengan adanya sejumlah fitur dari layanan pembayaran digital sehingga memudahkan sistem transaksi dalam penjualannya, salah satunya dengan kehadiran fitur Transfer ke Bank dari ShopeePay.
Dia mengatakan, UMKM harus melakukan inovasi, menggali potensi atau kemauan pasar apa. “Untuk menjadi pemenang dalam kehidupan, harus berani melakukan yang terbaik, tercepat, dan berbeda,” kata dia. Dia pun terus menggenjot sosial media untuk membuat konten yang menarik agar antara brand melalui online lebih berkesinambungan.
Ketua Satuan Tugas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Achmad Buchori mengatakan OJK telah banyak mendorong pertumbuhan UMKM. Untuk meningkatkan akses keuangan kepada pelaku UMKM, OJK bersinergi dengan daerah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD). “Sudah ada 355 TPKAD di 34 provinsi,” kata dia.
Selain itu untuk memberikan akses keuangan di perikanan kelautan, OJK membentuk Jaring yaitu jangkau sinergi dan guideline. OJK juga membuat Bank Wakaf Mikro untuk melayani usaha mikro yang belum tersentuh lembaga keuangan formal. “Sudah ada 62 Bank Wakaf Mikro di seluruh Indonesia.”
KUR cluster, Program Digital Kredit UMKM (DigiKU), juga merupakan program-program yang menjadi perhatian OJK untuk pengembangan UMKM. Sementara sesuai tupoksi OJK untuk mengawasi lembaga-lembaga keuangan baik perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank, OJK pun berusaha menjaga keamanan dan kenyamanan UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan.
Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Septriana Tangkary menuturkan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, kontribusi UMKM terhadap produk domestic bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,07 persen atau sebesar 98,5 triliun Penyerapan tenaga kerja 97 persen, dengan jumlah UMKM hampir 65,4 juta unit sampai 2022.
“Pemerintah banyak memberikan bantuan fiskal dari berbagai macam sektor. Dari sektor permodalan ada DigiKU yang memungkinkan semua pengajuan kredit oleh UMKM dilakukan secara digital, Himpunan bank negara (Himbara) menempatkan dana sebesar 4,2 Triliun untuk bantuan finansial bagi 1 juta UMKM, dan per tahun 2021 sudah dimanfaatkan 2,45 Triliun, dengan respon positif ini maka target penyaluran ditingkatkan menjadi 19 triliun hingga tahun 2024,” kata Septriana.
Dari sektor belanja pemerintah, ada aplikasi LKPP yang memudahkan UMKM untuk mengakses pengadaan barang dan jasa pemerintah, target pembelian produk dalam negeri untuk belanja barang dan jasa pemerintah pada tahun 2022 sebesar 400 T. Dari sektor BUMN, kata Septriana, Kementerian BUMN meluncurkan plafon pasar digital (PADI) UMKM berupa program belanja produk lokal.
Pemerintah, lanjut dia, juga memberikan insentif pajak bagi pelaku UMKM yang omsetnya maksimal 500 juta maka tidak perlu membayar pph final sebesar 0,5 persen. Sementara itu, Program Adopsi Teknologi Digital 4.0 bagi UMKM, kata dia, merupakan salah satu fasilitasi UMKM yang dilakukan Kominfo yang melakukan pendampingan UMKM untuk aktif berjualan memasuki pasar digital.
Menurut Septriana salah satu gerakan massif dilahirkan untuk membantu UMKM adalah Gerakan Nasional Bangga buatan Indonesia (Gernas BBI). Gerakan ini merupakan program nasional yang diluncurkan presiden 14 mei 2020, untuk mendukung UMKM di masa pandemi dan mendorong masyarakat untuk membeli produk lokal.
“Sejak BBI diluncurkan, secara keseluruhan, total UMKM yang on boarding sudah 17,2 juta dan diharapkan sebanyak 30 juta UMKM sudah berpindah ke ruang digital pada tahun 2023,” kata dia.
Menurut dia, keberhasilan Gerakan Bangga Buatan Indonesia tidak akan berhasil dengan sempurna tanpa ada dukungan dari seluruh pihak unsur pentahelix yaitu pemerintah, akademi, asosiasi, dan pelaku usaha serta masyarakat dan media. (*)
