TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal subsidi jumbo yang telah digelontorkan pemerintah bernilai lebih dari Rp 500 triliun berkontribusi dalam menurunkan harga pangan.
Ia menduga anggaran Rp 500 triliun yang dimaksud Zulkfli Hasan adalah subsidi dan kompensasi energi, bukan terkait dengan subsidi pangan, apalagi minyak goreng. "Jadi apa hubungan subsidi BBM (bahan bakar minyak) dan subsidi minyak goreng?" kata Bhima saat dihubungi, Sabtu, 25 Juni 2022.
Dari catatannya, kata Bhima, sejak tahun 2014 subsidi pangan hanya berkisar Rp 18 triliun sampai Rp 22 triliun per tahun. Adapun alokasi anggaran subsidi minyak goreng yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 7 triliun. "Kok digabungkan dengan subsidi energi, kan aneh."
Lebih jauh, ia menyatakan subsidi energi di antaranya berupa subsidi harga BBM jelas nilainya besar karena Indonesia merupakan net importir minyak. Dengan begitu, acuan harga keekonomian BBM-nya adalah harga minyak dunia.
Hal tersebut berbeda dengan subsidi minyak goreng yang bahan bakunya adalah crude palm oil atau CPO diproduksi di dalam negeri. "Kalau harga tidak bisa turun karena pemerintah gagal mengatur tata niaga dan perlu subsidi, ya wajar," tutur Bhima.
Bhima juga menyanggah ucapan Zulhas yang mengklaim bahwa harga pangan, khususnya minyak goreng di Indonesia termasuk lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Di Malaysia, misalnya, harga minyak goreng bersubsidi hanya sebesar Rp 8.400 per kilogram.
"Pembisik Pak Zulhas sama sekali tidak kompeten," ucap Bhima. "Kalau mau bicara soal anggaran ketahanan pangan lain lagi, karena itu ada belanja buat bendungan yang bukan ranah Kemendag."
Hal tersebut merespons pernyataan Zulkifli Hasan usai berkunjung ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Kala itu, ia berujar meski harga pangan di Indonesia memang naik, tapi masih lebih rendah dibandingkan negara lain.
Hal itu, menurut Zulkifli, karena besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah yang mencapai lebih dari Rp 500 triliun. "Sekarang 500 triliun lebih untuk subsidi. Nanti kalo subsidi dinaikkan lagi, nggak bisa bikin jalan, nggak bisa apa-apa lagi. Jadi inilah yang harus disampaikan secara terbuka agar bisa dipahami," ujar Zulkifli.
