TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengklaim jumlah kreditur yang berkomitmen mendukung proses penundaan pembayaran kewajiban utang (PKPU) mencapai lebih dari 50 persen. Akumulasi dukungan itu dihimpun menjelang pengambilan suara atau voting PKPU yang akan berlangsung pada 17 Juni mendatang.
"Sampai hari ini level of confident kami sudah di atas 50 persen. Saya berharap level of confident ini naik," ujar Irfan saat ditemui di kantornya, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Juni 2022.
Garuda akan menghadapi masa pemungutan suara atas proposal perdamaian yang telah diajukan kepada kreditur sebelum pengadilan mengambil putusan PKPU pada 20 Juni 2022. Dalam proses pemungutan suara itu, Garuda memiliki target untuk memperoleh suara 50 plus 1 persen dari headcount kreditur.
Selain itu, Garuda mesti mengejar 67 persen klaim dari kreditur non-preferen yang memiliki hak voting. Dikutip dari situs resmi PKPU Garuda, emiten berkode saham GIAA itu memiliki tagihan yang diakui perusahaan senilai Rp 143 triliun.
Jumlah tersebut tersebar untuk kreditur lessor, non-lessor, maupun kreditur preferen. Daftar piutang tetap kepada 123 lessor sesuai jumlah yang diakui perusahaan adalah Rp 104,37 triliun. Kemudian daftar piutang non-preferen kepada 23 kreditur berjumlah Rp 3,49 triliun.
Sedangkan daftar piutang tetap untuk lebih dari 300 kreditur non-lessor berjumlah Rp 34,09 triliun. Angka ini sesuai dengan tagihan yang diakui oleh perusahaan.
Adapun perusahaan telah menawarkan penyelesaian kewajiban utang dengan berbagai opsi, sesuai dengan karakteristik krediturnya. Untuk nilai tagihan di atas Rp 255 juta, Garuda menawarkan penerbitan surat utang baru dengan nilai total US$ 825 juta serta ekuitas dengan nilai total US$ 330 juta.
Sedangkan untuk kreditur dengan jumlah tagihan di bawah Rp 255 juta, perseroan akan membayarkan secara langsung. Mayoritas pemegang piutang untuk kelompok tersebut adalah UMKM.
Irfan mengakui perseroan membutuhkan waktu untuk bernegosiasi dengan para krediturnya. Perusahaan akan memanfaatkan sisa waktu sebelum proses voting untuk memaksimalkan diskusi guna mencapai persetujuan perdamaian.
"Kita tentu saja ketemu banyak pihak, ketemu langsung dan tidak langsung, untuk sama-sama melihat ini sebagai upaya yang positif," ucap Irfan.
Mantan bos PT INTI pun menyebut proses resktukturisasi Garuda termasuk sebagai upaya penyehatan perusahaan pelat merah yang kompleks. "Jadi ini harus diakui salah satu restrukturisai yang kompleks karena nilainya gede dan keterlibatannya banyak besar," ucapnya.
Baca juga: Garuda Ajukan Penundaan Voting PKPU, Dirut Klaim Ada Sinyal Positif
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
