4. Dahlan Iskan Cerita Soal Kisruh Minyak Goreng, Lin Che Wei, dan Reputasi Jokowi
Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menilai pencabutan larangan ekspor CPO adaalah keniscayaan. Dalam tulisannya berjudul "Reputasi Segalanya" di laman disway.id, Sabtu, 21 Mei 2022, Dahlan menyatakan larangan ekspor CPO akan berbuntut panjang apabila diteruskan.
Pasalnya, larangan ekspor CPO membuat petani sawit kecewa karena membuat harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit anjlok dan merugikan mereka. Keputusan pemerintah akhirnya kembali mengizinkan ekspor CPO, menurut Dahlan, juga sudah bisa ditebak setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi belakangan turun ke pasar meninjau harga minyak goreng.
“Jokowi tinjau pasar. Cek minyak goreng. Dua hari lalu. Perasaan publik langsung meraba: larangan ekspor CPO pun pasti dicabut… Benar. Anda pun segera tahu. Tidak sampai 24 jam kemudian larangan ekspor CPO dicabut,” tulis Dahlan Iskan, Sabtu, 21 Mei 2022.
Baca selengkapnya tentang minyak goreng di sini.
5. Besok Ekspor CPO Dibuka, Analis: Saham Sawit Tak Langsung Terbang
Direktur PT TRX Garuda Berjangka Ibrahim Assuabi menilai pembukaan larangan ekspor CPO atau crude palm oil dan minyak goreng tidak akan serta-merta membuat emiten yang bergerak di sektor kepala sawit menguat signifikan. Pasar masih akan lebih dulu melihat tren kebijakan ini terhadap industri.
“Saham (emiten sawit) tidak langsung terbang. Mungkin akan berdampak tapi dalam tiga hari. Pada Selasa atau Rabu baru akan kelihatan penguatan saham untuk emiten yang berbasis kelapa sawit,” ujar Ibrahim saat dihubungi pada Ahad, 22 Mei 2022.
Ibrahim mengatakan kebijakan larangan ekspor CPO telah membuat industri kelapa sawit dalam negeri karut-marut. Petani, kata dia, paling menerima imbas lantaran harga tandan buah segar (TBS) anjlok setelah keran ekspor ditutup.
Ini terjadi akibat penyerapan komoditas kelapa sawit dari pengusaha rendah. Di sisi lain, seiring dengan berlakunya larangan ekspor, harga minyak goreng dalam negeri tidak berhasil turun. Dengan demikian, upaya pemerintah membekukan pengiriman CPO dan minyak goreng ke luar negeri dinilai berbanding terbalik dengan target dan tujuannya.
Baca selengkapnya di sini.
