TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan pemerintah telah berancang-ancang mencegah dampak badai inflasi, termasuk dari Amerika.
Inflasi di berbagai negara berpotensi meningkat akibat perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan harga komoditas melambung.
"Seluruh dunia menghadapi tantangan inflasi tinggi sejak disrupsi pasokan pada masa Covid-19 dan diperparah sejak invasi Rusia ke Ukraina," ucap Iskandar kepada Tempo, Rabu malam, 11 Mei 2022.
Dari sisi kebijakan fiskal, Iskandar mengatakan pemerintah bakal menggeber pemberian bantuan sosial untuk kelompok masyarakat yang berada di rentang 40 persen di desil terbawah. Jumlahnya setara dengan 25 juta penerima program keluarga harapan (PKH).
Bantuan sosial akan didistribusikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, BLT pekerja kaki lima (PKL), hingga bantuan soial PKH. Pemerintah, Iskandar melanjutkan, berupaya mengantisipasi agar peningkatan harga pangan dan energi tak terjadi secara berlebihan dengan cara menambah pasokan komoditas.
Adapun dari sisi moneter, kebijakan-kebijakan strategis untuk menopang inflasi akan dilakukan oleh Bank Indonesia atau BI. Salah satunya, Iskandar melihat BI belum akan menaikkan suku bunga acuan meski Bank Sentral Amerika Serikat telah mengambil kebijakan tersebut.
