TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) seperti Pertalite dan Solar tidak perlu diumbar ke publik. Sebab pernyataan pejabat publik akan mendongkrak harga kebutuhan pokok.
“Wacana kenaikkan harga BBM tersebut seharusnya tidak diumbar di hadapan publik. Pasalnya, wacana kenaikkan harga BBM akan menyulut kenaikkan harga-harga kebutuhan pokok sebelum BBM dinaikkan,” ujar Fahmy kepada Tempo, Minggu, 24 April 2022.
Jika harga BBM benar dinaikkan lagi, sudah dipastikan menyulut inflasi dan memperburuk daya beli masyarakat. Inflasi ini, kata Fahmy, berdampak pada daya beli masyarakat miskin yang semakin berat.
Menurutnya, jumlah rakyat miskin berpotensi meningkat dan yang sudah miskin akan makin terpuruk. Apabila solusi Bantuan Tunai Langsung (BLT) diberikan sebagai kompensasi kenaikan BBM, Fahmy menilai itu tidak akan pernah menuntaskan masalah penurunan daya beli masyarakat.
“Pasalnya, pemberian BLT terbatas dalam jangka waktu tertentu, sedangkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok hampir tidak terbatas,” tuturnya.
Dia menilai pemerintah selalu berdalih jika harga minyak dunia di atas US$ 100 per barel menjadi alasan untuk menaikkan harga BBM. Narasi yang dimaksud adalah ada potensi jebolnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) jika harga tidak naik.
