Hal ini dilakukan agar setiap beras yang masuk sebagai CBP dilakukan penilaian dan pencegahan terjadinya turun mutu yang bisa menyebabkan kerugian negara.
Ketiga, terkait penyusunan teknis terkait indikator pengambilan keputusan impor cadangan beras pemerintah.
"Kalau kita lihat pada peristiwa importasi di tahun 2018 betapa keputusan impor itu hanya didasarkan pada indikator yang sebetulnya masih bias, sehingga mengakibatkan pada satu waktu impornya bertepatan pada musim panen," katanya.
Selain itu jumlah yang diimpor dalam strategi pengadaan juga tidak disesuaikan dengan strategi pengeluaran dan mengakibatkan beras di gudang Bulog mengalami penurunan mutu. Ke depan keputusan importasi beras harus didasari pada indikator yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Keempat adalah melakukan penyesuaian HET beras. Yeka menyebut HET beras saat ini masih menggunakan HET tahun 2017. Ombudsman meminta agar HET beras disesuaikan dengan kenaikan inflasi setiap tahun.
Kelima, terkait dengan penyelesaian pembayaran tagihan pelepasan stok CBP Bulog sebesar 20 ribu ton senilai Rp185 miliar yang diajukan pada tahun 2019 yang sampai sekarang belum tuntas. Ombudsman meminta persoalan tersebut segera diselesaikan.
BACA: Ombudsman: Harga Minyak Goreng Masih Tinggi di Pasar Tradisional
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
