Yani menegaskan, jika ada pengusaha besar yang menimbun minyak goreng, maka harus diberikan hukuman sebab tidak berpihak pada masyarakat luas.
Dia meyakini, produsen minyak goreng memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, karena itu, permasalahan kelangkaan pasokan minyak goreng seperti saat ini dapat diatasi secara cepat dan terstruktur, khususnya saat mengedepankan rasa persatuan dan nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pada kesempatan itu Hippi juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak goreng dari kelapa. Bekerja sama dengan badan usaha milik desa (BUMDes) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga bisa menciptakan lapangan kerja di masyarakat.
"Sebagaimana pemerintah mendorong pengembangan B20, maka upaya pengembangan pasokan minyak goreng bagi kebutuhan masyarakat, juga harus dikembangkan secara optimal sehingga bisa menghindari masalah kelangkaan seperti saat ini," katanya.
Sementara itu, terkait lonjakan harga kedelai, Hippi mendorong Kementerian Pertanian untuk mengembangkan penanaman kedelai di tingkat petani secara masif.
"Apalagi sebentar lagi masyarakat Indonesia menghadapi bulan Puasa yang membutuhkan kedelai dalam jumlah cukup tinggi. Jika kedelai kurang, kemungkinan masyarakat Indonesia bisa terkena stunting akibat kekurangan protein," katanya.
Oleh karena itu, tambahnya, Hippi mengusulkan beberapa langkah yakni peningkatan produksi kedelai secara nasional sehingga minimal dapat memenuhi kebutuhan nasional. Kemudian peningkatan kualitas kedelai lokal dengan dukungan dari Kementerian Pertanian dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Selain itu, keberpihakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam menyerap seluruh produksi kedelai petani sehingga meningkatkan nilai jual kedelai lokal.
Baca Juga: Soal Temuan Stok Minyak Goreng Saat Sidak, Ini Penjelasan Resmi Alfamart ke BEI
