Usulan Biaya Naik Haji Rp 45 Juta, DPR: Belum Dibahas Mendalam

Umat muslim menunaikan Umrah pada sepuluh hari terakhir Ramadan dengan tetap menjaga jarak sosial di tengah pandemi COVID-19 di Masjidil Haram di Mekkah, Arab Saudi, 2 Mei 2021. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kembali menekankan, orang tua dilarang membawa anak-anak untuk melaksanakan ibadah umroh atau sholat di Masjidil Haram di Makkah selama bulan suci Ramadan. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta -Usul pemerintah menaikkan biaya naik haji tahun ini mendapatkan respons yang cukup dinamis dari tataran legislatif nasional. Faktor keterjangkauan dinilai masih menjadi indikator paling utama dalam menentukan tarif haji di Indonesia.

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan komisi akan kembali melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan biaya haji tahun 2022M/1443H dalam agenda rapat kerja bersama Kementerian Agama dalam waktu dekat.

Dia mengatakan usulan tersebut sejauh ini belum dibahas secara mendalam oleh panitia kerja DPR RI. Dalam usulannya, pemerintah berniat menaikkan biaya ibadah haji senilai Rp 700.000 dari tahun lalu, sehingga menjadi Rp 45 juta.

“Sejauh ini angka tersebut baru sebatas usulan pemerintah dan belum dibahas mendalam oleh panitia kerja DPR. Fraksi PKS di Komisi VIII DPR berharap biaya haji tahun ini, jika jadi dilaksanakan, dapat lebih rasional dan terjangkau,” kata Bukhori dalam siaran pers, Sabtu, 19 Februari 2022.

Sebagai informasi, biaya haji berada pada kisaran Rp 31-38 juta pada 2020. Pada 2021, tarif ibadah haji di Indonesia naik menjadi Rp 44,3 juta.

Namun, sambungnya, Kementerian Agama sejauh ini belum menyampaikan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada Komisi VIII DPR dan baru sebatas usulan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang telah dipaparkan. Atas dasar itu, Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama segera menyampaikan usulan BPIH karena merupakan instrumen penting dan menjadi basis dalam menemukan angka Bipih.

“Saat pembahasan dengan menteri agama kami akan coba pastikan secara detail terkait komponen apa saja yang membuat biaya haji naik cukup tinggi. Sebab, perlu diakui kenaikan ini cukup memberatkan bagi sebagian calon jemaah haji,” ujarnya.

Baca Juga: DPR Setuju Usul BPKH Beri Insentif Jamaah Haji Batal Berangkat






Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

1 jam lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

3 jam lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

3 jam lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

8 jam lalu

Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

Dengan adanya perjuangan dari kader PKB di DPR, Michael berharap larangan penggunaan plastik sekali pakai ini bakal semakin masif.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

14 jam lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

16 jam lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

19 jam lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

19 jam lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.


Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

20 jam lalu

Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

Ketua Umum Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, kritisi wacana penghapusan jabatan Gubernur, menurutnya wacana itu harus menimbang dua hal, yakni urgensinya dan fungsionalnya


PP Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh Pada 23 Maret 2023

23 jam lalu

PP Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh Pada 23 Maret 2023

PP Muhammadiyah telah menetapkan jatuhnya 1 Ramadhan 1444 H, hari raya Idul Fitri hingga Idul Adha.