TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah mendorong pembiayaan berkelanjutan guna membantu memerangi perubahan iklim. Sebab, sektor keuangan dan perbankan berperan dalam memerangi perubahan iklim atau climate change.
“Pada COP26 di Glasgow, seluruh dunia berkomitmen mengurangi suhu dan menuju net zero emission,” kata Kartika Wirjoatmodjo dalam Seminar "Scaling Up The Utilization Of Sustainable Financial Instruments" secara daring, Jumat, 18 Februari 2022.
Wamen BUMN Kartika mengatakan diperlukan langkah serius dan sinergi dari seluruh pihak untuk memerangi perubahan iklim yang tengah menjadi fokus dunia.
“Saat ini, dunia menghadapi risiko akibat perubahan iklim. Mulai dari cuaca ekstrem, krisis sumber daya alam, krisis utang bahkan masalah lingkungan lainnya,” katanya.
Dalam G20 Sustainable Finance Working Group, Indonesia menargetkan menekan emisi karbon hingga 29 persen. Oleh karena itu, Indonesia mendukung ekosistem pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance.
“Mulai dari mendorong sustainable finance, kebijakan pemerintah hingga menjalankan praktik sustainable finance,” ucap Ketua Perbanas.
Kartika menyebutkan bahwa potensi untuk penyaluran sustainable finance di Indonesia sangat besar seperti surat utang hijau US$ 35,12 juta dan Global Sustainability Bonds Issued by Local Issuer US$ 2,22 miliar.
Hal tersebut dilakukan lantaran Indonesia berkomitmen terlibat aktif dalam penanganan perubahan iklim global. Selain itu, Indonesia turut menggulirkan peta jalan komitmen jangka panjang terhadap sektor keuangan berkelanjutan untuk memastikan kelancaran transisi menuju ekonomi rendah karbon.
“Sebagaimana terdapat dalam Roadmap OJK tentang Keuangan Berkelanjutan 2015 – 2019 dan dilanjutkan pada tahap kedua 2020 hingga 2024,” katanya.
Kartika Wirjoatmodjo mencatat pembiayaan berkelanjutan perbankan di Indonesia yang mencapai US$ 55,9 miliar.
Sasaran strategis Roadmap Keuangan Berkelanjutan meliputi terciptanya ekosistem yang mendukung percepatan keuangan berkelanjutan.
Selanjutnya, peningkatan pasokan dan permintaan dana, instrumen keuangan yang ramah lingkungan, serta penguatan pengawasan dan koordinasi dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.
Baca Juga: KKP Targetkan Rp 8,98 Triliun untuk Pembiayaan Usaha Tahun 2022
