Bantuan teknis sebanyak 1,2 juta dolar AS itu berasal dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Department of Foreign Affairs and Trade) dan 375.000 dolar AS dari Dana Khusus Kemitraan Pembangunan Sektor Keuangan Luxembourg (Financial Sector Development Partnership Special Fund).
Spesialis Senior Sektor Keuangan ADB Benita Ainabe mengatakan bantuan ini diberikan mengingat Indonesia merupakan negara sumber emisi gas rumah kaca terbesar kelima di dunia dan mengkontribusikan lebih dari setengah emisi gas rumah kaca di Asia Tenggara.
"Dengan model pembiayaan inovatif yang memasukkan standar hijau global, SIO-GFF akan membantu Indonesia berfokus pada infrastruktur tangguh iklim seiring pemulihannya dari pandemi Covid-19. Belajar dari pengalaman kami di Indonesia, kami berharap dapat mengembangkan pendekatan tersebut ke negara-negara lain di kawasan ini," katanya.
Menurut laporan ADB, kebutuhan pembiayaan infrastruktur tahunan di Indonesia dari 2016 sampai 2020, setelah memasukkan komponen perubahan iklim, diperkirakan rata-rata sekitar 74 miliar dolar AS, dengan kesenjangan pembiayaan infrastruktur setiap tahunnya mencapai 51 miliar dolar AS.
Oleh karena itu, fasilitas ini berupaya membantu mengelola risiko kredit selama siklus hidup proyek, terutama pada tahap konstruksi dan tahun-tahun awal operasi komersial saat arus kas masih negatif.
Fasilitas ini terutama akan menawarkan pinjaman, serta kemungkinan pemberian ekuitas, utang yang dapat dikonversi, dan jaminan, untuk mengurangi risiko kredit proyek dan menarik pemberi pinjaman komersial.
Secara keseluruhan, proyek ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 Indonesia dan mengikuti strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia 2020–2024 yang berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan ketangguhan.
Baca Juga: ADB Pangkas Prediksi Pertumbuhan Ekonomi untuk Negara Berkembang di Asia
