TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menaksir kerugian petani sawit akibat kebijakan pemenuhan pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) dan penetapan harga pasar domestik Domestic Price Obligation (DPO) sebesar Rp 748 miliar.
Menurutnya, kerugian terjadi pasca keputusan Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan DMO dan DPO untuk bahan baku minyak goreng, bahan sawit mentah, dan olein pada Kamis, 27 Januari 2022. “Petani sawit dari Sabang sampai Merauke diperkirakan tekor Rp 748 miliar dengan asumsi penurunan harga Rp 800-Rp 1.000 per kg,” kata Gulat saat dihubungi pada Senin, 31 Januari 2022.
Pemerintah mengatur harga bahan baku minyak goreng lewat kebijakan DPO agar produsen tak terbebani memproduksi minyak goreng murah di tengah tingginya harga CPO global. DPO harga minyak sawit mentah atau CPO dipatok Rp 9.300 per kg dan olein Rp 10.300 per kg.
Pasca kebijakan DMO dan DPO tersebut, harga tandan buah segar atau TBS anjlok ke harga Rp 2.550 dari Rp 3.520.
Gulat mengatakan perusahaan minyak goreng sulit mendapatkan bahan baku Crude Palm Oil (CPO) dan perusahaan eksportir CPO tidak bisa ekspor. Baginya, semua pihak merugi dan yang paling diberatkan adalah petani kelapa sawit.
“Jadi semua rugi dan yang paling berat adalah petani sawit yang jumlahnya dari petani sampai Ring 3 sekitar 21 juta KK,” katanya.
Gulat menjelaskan, saat rapat dadakan kemarin malam antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan pihak terkait lainnya, Apkasindo meminta agar Kemendag mengawasi tender CPO di Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Inacom. Saran tersebut agar perusahaan kelapa sawit peserta tender tidak seenaknya mengajukan harga dengan patokan DPO.
Ia mengatakan petani sawit siap membantu pemerintah dan masyarakat agar stabilisasi harga minyak goreng dapat terealisasi. Namun Gulat ingin permasalahan harga TBS tidak menjadi momok bagi petani sawit.
Gulat berharap Kemendag segera menormalkan harga TBS. "Pokoknya, kami (petani sawit) meminta bapak menteri dengan segala kekuatannya (regulasi) agar harga TBS petani kembali normal," ujar Gulat.