Lalu instansi lainnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bakal membangun infrastruktur dasar di ibu kota baru. Bujet untuk kegiatan ini sudah jadi satu bagian dari keseluruhan anggaran PUPR 2022 yang mencapai Rp 100,5 miliar.
Tapi kemudian, kata Made, PUPR mengusulkan tambahan anggaran untuk percepatan pembangunan. Oleh sebab, usulan inilah yang sedang dilihat apakah bisa masuk ke dalam bagian dari dana PEN tersebut. “Kalau di internal Kemenkeu menilai ini bisa dikaitkan dengan pemulihan ekonomi di wilayah Kalimantan tersebut,” kata dia.
Made menyebut dana PEN memang tidak bisa dimaknai sempit sebagai anggaran Covid-19 semata. Sebab selain penanganan pandemi, dana ini sejatinya juga diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi. Tapi dalam penganggarannya, Kemenkeu tetap akan melihat terlebih dahulu prioritas proyek ibu kota baru yang dibangun di 2022 ini.
Nantinya persetujuan penggunaan dana PEN untuk ibu kota baru ini tidak akan diputus di Komisi Keuangan DPR lagi, tapi cukup oleh pemerintah. Keputusannya penambahan kegiatan di dana PEN ini akan melibatkan rapat komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dipimpin Menteri Koordinator Airlangga Hartarto dan rapat terbatas bersama presiden.
