Abdee Slank Jadi Komisaris Independen Telkom
Pada 28 Mei, Abdi Negara Nurdin atau yang lebih dikenal sebagai Abdee Slank resmi ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom. Keputusan itu diumumkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan 2020 pada 28 Mei.
Saat Pemilu Presiden 2014, Abdee menjadi inisiator Konser Salam 2 Jari untuk mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pemilihan Abdee sebagai komisaris pun menuai kontroversi. Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, "Masak musisi Indonesia tidak boleh naik kelas. Masak kalau saya suatu saat angkat bintang film senior yang sudah pengalaman, kenapa enggak bisa jadi bagian dari ekosistem industri film? Kita harus beri kesempatan."
JUNI
Pesawat Komersil Mendarat Perdana di Bandara JB Soedirman
Pada Kamis, 3 Juni, pesawat komersil berhasil mendarat perdana di Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga. Pesawat tersebut adalah Citilink yang mengangkut 34 penumpang dengan rute penerbangan dari Bandara Juanda Surabaya.
Bandara Jenderal Besar Soedirman rampung dibangun dan diresmikan 1 Juni 2021. Bandara Jenderal Besar Soedirman memiliki landasan pacu sepanjang 1.600 meter. Run way tersebut dapat digunakan untuk aktivitas penerbangan pesawat jenis ATR.
Pemerintah Tagih Kreditur dan Obligor BLBI
Pada 4 Juni, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md meminta obligor dan debitur penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI bersikap kooperatif. Berdasarkan catatan pemerintah, nilai aset dana BLBI yang dapat dikembalikan ke negara mencapai Rp 110,454 triliun.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban resmi dilantik menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Jumat, 4 Juni 2021. Pelantikan digelar di kantor Kemenkeu, dihadiri dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Rionald akan mengemban tugas memimpin pengejaran aset dana BLBI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia akan memimpin satgas yang dibentuk dengan masa kerja sampai 31 Desember 2023. Satgas terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.
