TEMPO.CO, Jakarta - Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman menanggapi rencana sejumlah pegawai Pertamina dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB untuk mogok kerja 10 hari. Menurut dia, Pertamina menghargai aspirasi yang disampaikan pekerja kepada perusahaan, termasuk dari FSPPB)
"Manajemen juga terbuka untuk melakukan dialog sesuai aturan hubungan industrial yang berlaku," kata dia, Senin, 20 Desember 2021.
Dalam menjalankan bisnis dan operasional perusahaan, kata Fajriyah, Pertamina memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada.
Lalu sebagai salah satu Object Vital Nasional (Obvitnas), Pertamina memastikan keamanan dan kondusivitas lokasi kerja agar tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Manajemen dan pekerja akan tetap fokus untuk bekerja dan melakukan inovasi untuk menghadapi tantangan ke depan untuk menjadi global energy champion US$ 100 miliar market value," kata dia.
Sejumlah pegawai Pertamina yang tergabung dalam FSPPB berencana mogok kerja selama 10 hari, dari 29 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022. Ada lima alasan mereka mogok. Salah satunya karena diabaikannya tuntutan mereka kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengganti pimpinan atau Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dengan yang lebih baik.
