Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Usai Cukai Rokok Naik 12 Persen, YLKI Desak Larangan Rokok Dijual Ketengan

Reporter

image-gnews
Ilustrasi pabrik rokok kretek. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Ilustrasi pabrik rokok kretek. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tulus Abadi menanggapi langkah pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau sebesar rata-rata 12 persen pada 2022. Menurut dia, kenaikan cukai rokok sebesar 12 persen adalah keniscayaan regulasi yang patut diapresiasi, apalagi disertai dengan simplikasi sistem cukai rokok.

Namun, ia mengingatkan bahwa pengendalian rokok dengan instrumen cukai harus disertai dengan upaya pengendalian dari sisi pemasaran. Sehingga, kebijakan pemerintah tersebut dapat efektif untuk mengendalikan konsumsi.

“Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah agar melarang penjualan rokok secara ketengan, atau per batang (single stick sales)," kata Tulus dalam konferensi pers, Selasa, 14 Desember 2021.

Pasalnya, kata dia, penjualan rokok secara ketengan menjadi cara paling mudah bagi anak-anak dan remaja untuk membeli rokok. Seperti diketahui pemerintah kini tengah berupaya untuk menurunkan prevalensi merokok anak menjadi 8,7 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini kenaikan tarif cukai rokok sebesar rata-rata 12 persen pada tahun depan akan menurunkan prevalensi merokok dewasa dari 33,2 persen menjadi 32,26 persen. Sementara prevalensi merokok anak turun dari 8,97 persen menjadi 8,83 persen.

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau di 2022 itu pun diharapkan dapat menurunkan produksi rokok di Tanah Air sebesar tiga persen pada tahun depan. "Ekspektasi dengan kenaikan tarif ini produksi rokok akan turun dari 320 miliar batang jadi 310 miliar batang," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin, 13 Desember 2021.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dituding Membajak Karya Bung Hatta, Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf dan Hapus Unggahan Buku Digital

17 jam lalu

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, saat ditemui di acara Indonesia Digital Summit 2023 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Dituding Membajak Karya Bung Hatta, Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf dan Hapus Unggahan Buku Digital

Unggahan Yustinus Prastowo soal digitalisasi buku karya Bung Hatta berjudul Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo? mendapat teguran.


Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

1 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia protes anggarannya dipangkas sementara target investasi ditetapkan naik. Ia minta target RKP direvisi dan DPR panggil Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas


Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan PPN 12 persen tahun depan diserahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.


Disinggung Soal Tapera, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Gelontorkan APBN Rp 228,9 Triliun untuk Perumahan Rakyat

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disinggung Soal Tapera, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Gelontorkan APBN Rp 228,9 Triliun untuk Perumahan Rakyat

Ditanya soal Tapera, Sri Mulyani menjelaskan kepada anggota DPD RI sejak 2015-2024, pemerintah telah mengeluarkan total Rp 228,9 triliun dari APBN


Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

1 hari lalu

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

Sri Mulyani memaparkan masih ada tingkat beberapa wilayah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan nasional.


YLKI Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Masyarakat Batalkan Tapera

1 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
YLKI Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Masyarakat Batalkan Tapera

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) minta pemerintah membatalkan rencana penarikan iuran wajib tabungan perumahan rakyat (Tapera).


Apindo DKI Jakarta Desak Pemerintah Batalkan Tapera, Akui Ajukan Keberatan Sejak 2016

2 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Apindo DKI Jakarta Desak Pemerintah Batalkan Tapera, Akui Ajukan Keberatan Sejak 2016

DPP Apindo DKI Jakarta mengaku telah menolak Tapera sejak 2016. Pernah diajak diskusi dengan sejumlah kementerian.


Rp 9 Triliun Dianggarkan untuk Kelanjutan Bantuan Pangan Beras 10 Kg bagi 22 Juta Keluarga

4 hari lalu

Ketua Baden Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi bersama jajaran saat meninjau beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Pada keterangannya, Arief mengklaim bahwa stok beras saat ini tergolong aman. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rp 9 Triliun Dianggarkan untuk Kelanjutan Bantuan Pangan Beras 10 Kg bagi 22 Juta Keluarga

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebutkan telah disiapkan anggaran Rp 9 triliun untuk melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg).


Virus Flu Burung Strain Baru Renggut Korban Pertama, Ini Kronologi dan Usulan Pencegahannya

4 hari lalu

Pejabat kesehatan Korea Selatan mengubur ayam di peternakan unggas tempat virus flu burung H5N6 yang sangat patogen menyebar di Haenam, Korea Selatan, 17 November 2016. Yonhap/via REUTERS
Virus Flu Burung Strain Baru Renggut Korban Pertama, Ini Kronologi dan Usulan Pencegahannya

Flu burung adalah salah satu penyakit infeksi yang punya potensi menimbulkan wabah, dan bahkan bukan tidak mungkin menyebar antarnegara


Terkini: Ketika Menteri Basuki Hadimuljono Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah, Profil Keponakan Jokowi yang Jadi Manajer di Pertamina

6 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Terkini: Ketika Menteri Basuki Hadimuljono Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah, Profil Keponakan Jokowi yang Jadi Manajer di Pertamina

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berpeluang diundur diundur jika ada usulan dari DPR.