Aset Eks BLBI Rp 492 M Dihibahkan, Sri Mulyani: Masih Jauh dari Total Hak Tagih

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Satgas BLBI menyita aset negara dari obligor dan debitur BLBI di Karawaci, Tangerang, Jumat, 27 Agustus 2021. Foto: Humas Kemenko Polhukam

    Satgas BLBI menyita aset negara dari obligor dan debitur BLBI di Karawaci, Tangerang, Jumat, 27 Agustus 2021. Foto: Humas Kemenko Polhukam

    TEMPO.CO, Jakarta -Aset-aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI senilai Rp 492 miliar resmi diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Bogor serta tujuh kementerian dan Lembaga.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan nilai tersebut masih jauh dari total nilai hak tagih negara atas piutang BLBI yang mencapai Rp 110,45 triliun.

    "Kita semua tahu hak tagih negara mencapai Rp 110,45 triliun, jadi kalau hari ini baru setengah triliun (rupiah) masih jauh banget. Masih banyak yang harus dikerjakan," ujar Sri Mulyani dalam acara serah terima aset tersebut, Kamis, 25 November 2021.

    Melihat masih banyaknya hak tagih yang belum diselesaikan, Sri Mulyani meminta Satuan Tugas atau Satgas BLBI untuk melakukan penagihan kepada obligor dan debitur. Sehingga, mereka bisa melaksanakan kewajibannya kepada negara.

    Ia mengatakan akan menyambut para obligor dan debitur yang beriktikad baik. Bagi mereka yang tidak beriktikad baik, Satgas BLBI akan tetap melakukan penagihan. "Kita akan minta terus hak tagih negara."

    Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan bahwa pengelolaan aset eks BLBI juga menjadi tugas penting. Pasalnya, ia tidak mau pemerintah hanya mengambil aset dari para obligor atau debitur, namun kemudian aset tersebut menjadi tanah liar yang bahkan bisa diserobot lagi oleh berbagai pihak.

    "Oleh karena itu sekarang difokuskan berbagai aset yang sudah diambil alih saya minta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memikirkan aset mau dimanfaatkan untuk apa," ujar Sri Mulyani. Ia berharap aset itu bisa bermanfaat, terlebih bila dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Larang WNA dari 11 Negara Masuk untuk Cegah Varian Omicron

    Pemerintah telah berupaya membendung varian Omicron dari Covid-19. Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah sudah membuat sejumlah kebijakan.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)