TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan transisi energi menjadi salah satu pilot project atau proyek percontohan yang dibawa Indonesia saat memimpin Presidensi G20.
“Transisi energi menjadi salah salah satu yang akan djadikan pilot project atau light house. Kita harus siapkan paket bagaimana me-retire-kan PLTU,” kata Airlangga saat menjadi narasumber pada acara Kompas 100 CEO Forum ke-12 secara daring, Kamis, 18 November 2021.
Ia menyampaikan untuk melakukan pensiun dini pada PLTU dibutuhkan remunerasi premium yang kini tengah dibahas dengan Asian Development Bank (ADB).
“Dimana case PLTU di-retire dan funding masuk menggantikan Internal Rate of Return (IRR) sisanya. Karena kalau usia tinggal berapa, retire minimal berapa, kalau di funding maka dipakai untuk investasi renewable dan diharapkan Indonesia bisa buat prototipe” ujar dia.
Jika prototipe tersebut berhasil, lanjutnya, maka akan dilanjutkan dengan replikasi menjadi model suistainable payment khususnya untuk transisi energi.
Airlangga menjelaskan bahwa input utama dari daya saing ekonomi Indonesia adalah energi. Kemudian selama ini energy mix Indonesia, base load atau beban dasarnya disediakan oleh PLTU. Sehingga kalau tidak lagi menggunakan PLTU, maka base load-nya bisa disediakan melalui hydro power. Namun kondisi saat ini belum memungkinkan bagi pemerintah untuk membanguna hydro hydro di Pulau Jawa.
“Demand terbesar di Jawa, kalau kita bangun hydro hydro di Kalimantan Utara atau Mambaro jauh dari Jawa. Sehingga yang perlu dilakukan harus membuat penyangga untuk itu yang salah satunya membangun jaringan transmisi,” jelas dia.
Lebih lanjut Airlangga menyampaikan hasil forum Conference of the Parties (COP) ke-26 di Glasglow, Skotlandia, memberikan tiga isu penting. Yakni mencegah kenaikan suhu bumi tidak melewati batas 1-1,5 derajat pada komitmen Paris, lalu istilah PLTU yang diubah dari face out (menghapuskan) menjadi face down (mengurangi). Serta, funding availability atau ketersediaan dana untuk negera berkembang yang dijanjikan sebesar 100 miliar dolar AS per tahun.
Baca Juga: Jadi Presidensi G20, Jokowi Ingin Indonesia Pengaruhi Kebijakan Dunia
