Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KTT G20 Bahas Vaksinasi, Sri Mulyani: Akses Tidak Merata di Seluruh Dunia

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berfoto di pintu masuk gedung Kementerian Keuangan Amerika Serikat atau US Treasury Building. Di sana terdapat sebuah lonceng raksasa bernama Liberty Bell. Foto: Instagram smindrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berfoto di pintu masuk gedung Kementerian Keuangan Amerika Serikat atau US Treasury Building. Di sana terdapat sebuah lonceng raksasa bernama Liberty Bell. Foto: Instagram smindrawati
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti pertemuan khusus antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan dari negara G20. Pertemuan tersebut digelar sehari sebelum pertemuan tingkat kepala negara.

Persamuhan itu antara lain membahas mengenai pemulihan ekonomi global yang telah terjadi namun tidak merata. "Ketidakmerataan salah satunya karena akses vaksin yang tidak merata di seluruh dunia," ujar dia dalam siaran pers video di akun YouTube Sekretariat Kabinet, Minggu, 31 Oktober 2021.

Sri Mulyani mengatakan ada negara yang sampai hari ini jumlah vaksinasinya masih kurang dari 3 persen penduduk, misalnya negara-negara di benua Afrika. Adapun vaksinasi di negara miskin rata-rata baru 6 persen dari jumlah penduduk.

Di sisi lain, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengatakan negara-negara maju telah melaksanakan vaksinasi untuk 70 persen penduduk. Bahkan, ada negara yang vaksinasinya mendekati seratus persen penduduk dan telah memberikan suntikan ketiga atau boosting.

"Karena Covid-19 adalah ancaman nyata perekonomian dunia, maka dalam pembahasan antar Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan disepakati membangun mekanisme pencegahan pandemi," ujar dia.

Sri Mulyani berujar persiapan itu diperlukan lantaran pada hari ini dunia tidak siap dalam menghadapi pandemi sehingga menyebabkan biaya penanganan pandemi mencapai US$ 12 triliun dan sekitar 5 juta orang meninggal.

Untuk itu, ke depannya, negara-negara di dunia perlu menyiapkan langkah-langkah menghadapi pandemi dengan lebih baik. Persiapan menghadapi pandemi itu, kata dia, sangat bergantung kepada ada tidaknya kesepakatan protokol kesehatan antarnegara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di samping itu, perlu pula adanya pengaturan tata kelolanya. Pasalnya, selama ini WHO hanya membicarakan standar. Persoalan ketiga adalah perkara pendanaan.

"Karena itu, presiden dalam intervensi pertama menyebut arsitektur kesehatan global harus diperkuat," ujar dia. Hal tersebut terdiri dari kolaborasi antar negara untuk memperkuat akses vaksinasi kala terjadi pandemi, serta penyediaan fasilitas terapi, diagnosis, dan alat pelindung.

Sri Mulyani persoalan-persoalan itu telah dibahas namun belum ada solusinya. Karena itu, disepakati akan ada Satuan Kerja Antar Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan di bawah G20 untuk menyusun persiapan, pencegahan, dan respon menghadapi pandemi.

"Taskforce dipimpin Menteri Keuangan Indonesia dan Italia. Sebab, Indonesia menjadi presidensi mulai Desember dan Italia saat ini menjadi presidensi," ujar dia.

Perkara-perkara tersebut, kata Sri Mulyani, nantinya akan emnjadi fokus dan pembahasan antar kepala negara. "Banyak yang mendukung, namun bentuknya masih perlu dibahas di bawah presidensi indonesia."

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut G20 Berperan Mendorong Kerja Sama Global Soal Stok Vaksin

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 jam lalu

Sri Mulyani memaparkan masalah impor bukan hanya tanggung jawab satu institusi saja. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.


Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 jam lalu

1. Menteri Keuangangan Sri Mulyani (Paling Kanan) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Kedua dari kanan) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat melakukan pelepasan secara simbolis kontainer yang tertahan akibat izin impor. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.


Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

22 jam lalu

Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.


Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.


TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

1 hari lalu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, memaparkan peran penting lembaganya bagi perekonomian kepada media di tengah ramai kecaman masyarakat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Ilona
TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat


Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

1 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat


Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

2 hari lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.


Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.


Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.


Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

2 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.