TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengusulkan empat pokok perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pertemuan Sixth Abu Dhabi Dialogue Ministerial Consultation. Forum internasional ini dihadiri 12 negara pengirim, enam negara penerima pekerja migran, serta dua negara peninjau.
“Ini adalah tindak lanjut arahan Presiden (Joko Widodo) tentang pentingnya isu perlindungan dan pemberdayaan para pekerja migran yang merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia,” kata Ida Fauziyah dalam keterangannya, Selasa, 26 Oktober 2021.
Dalam usulannya, Ida meminta adanya peningkatan kondisi kerja bagi pekerja migran perempuan. Selanjutnya, ia mengusulkan adanya berbagi informasi tentang pasar kerja serta mendorong pengakuan atas keterampilan.
Ketiga, ia juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam tata-kelola penempatan dan migrasi tenaga kerja migran yang cepat, transparan, akuntabel, serta aman. Keempat, Ida mengusulkan adanya pengembangan manajemen internasional ihwal migrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari negara asal, negara transit, dan negara tujuan.
Ida berujar, pada agenda adopsi Joint Ministerial Declaration yang akan dilaksanakan pada 27 Oktober 2021, Pemerintah Indonesia akan mendorong komitmen para anggota forum ADD untuk menyepakati pentingnya pelindungan pekerja migran. Hal ini dianggap sebagai kepentingan bersama untuk mewujudkan migrasi yang adil, tertib, dan aman, serta meningkatkan kesejahteraan baik bagi pekerja migran maupun keluarganya.
Forum ADD digelar selama dua hari mulai 26 hingga 27 Oktober di Dubai, Uni Emirat Arab. Negara-negara yang tergabung adalah Afganistan, Bangladesh, Cina, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam.
Kemudian, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Malaysia. Ada juga negara peninjau, yaitu Swedia dan Swiss. Menurut Ida, pertemuan ini merupakan momentum tepat bagi Pemerintah Indonesia untuk mempromosikan strategi Indonesia dalam melindungi dan memberdayakan para pekerja migran.
Baca Juga: Menaker Luncurkan Program Pemagangan di 5 Destinasi Wisata Super Prioritas
