Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenperin Sebut Kebijakan Ini Membuat Industri Pengolahan Sawit Tumbuh

image-gnews
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam diskusi online Ngobrol @Tempo
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam diskusi online Ngobrol @Tempo "Indonesia Tumbuh, Indonesia Pulih, Rabu, 18 Agustus 2021. TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengatakan insentif tarif pungutan ekspor secara progresif berdasarkan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) internasional dan rantai nilai industri telah mendorong investasi di sektor industri hilir pengolahan minyak sawit di dalam negeri.

"Adapun tarif pungutan ekspor progresif terdiri atas tarif pungutan dana perkebunan/levy dan tarif bea keluar yang ditetapkan dinamis sesuai harga referensi bulanan," katanya lewat keterangannya di Jakarta, Rabu 20 Oktober 2021. 

Menurut Putu, dengan kebijakan tarif levy ditambah bea keluar yang progresif, beberapa perusahaan perkebunan yang sebelumnya hanya memiliki kebun, saat ini telah dan sedang membangun industri pengolahan minyak sawit di dalam negeri.

Hal tersebut merupakan langkah Kemenperin yang dipertahankan sebagai upaya hilirisasi berbasis CPO dan crude palm kernel oil (CPKO).

Sebab, lanjut Putu, tarif pungutan ekspor untuk bahan baku CPO/CPKO jauh lebih tinggi daripada produk intermediate dan produk hilir. Upaya itu disebut sebagai insentif bagi industri pengolahan dalam negeri.

Langkah lainnya, Kemenperin juga menyiapkan kawasan industri sebagai lokus investasi baru/perluasan industri hilir kelapa sawit, mengusulkan pemberian harga khusus gas bumi untuk industri oleokimia dan memfasilitasi promosi investasi industri hilir sawit di berbagai ajang internasional seperti tahun ini di Hannover Messe, Jerman, dan Dubai Expo.

Putu menambahkan sampai saat ini, hanya produk ekspor biodiesel dari minyak sawit yang masih menghadapi hambatan trade remedies, khususnya dari Uni Eropa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wacana Harga MinyaKita Rp 15.500, Pengamat: Mahal karena Salah Kelola Distribusi

3 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita naik Rp1.500 per liter menjadi Rp15.500 per liter.
Wacana Harga MinyaKita Rp 15.500, Pengamat: Mahal karena Salah Kelola Distribusi

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian sebut kesalahan pengelolaan distribusi MinyaKita pemicu mahalnya minyak goreng subsidi.


Komponen Ini Jadi Pertimbangan Kenaikan HET MinyaKita, Mulai Dari Daya Beli Hingga Biaya Produksi

5 hari lalu

Warga membeli minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten, Ahad, 12 Februari 2023. Pedagang membatasi warga maksimal hanya bisa membeli 2 liter perorang dengan harga Rp15 ribu perliter atau diatas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu perliter akibat terjadi kelangkaan. ANTARA/Asep Fathulrahman
Komponen Ini Jadi Pertimbangan Kenaikan HET MinyaKita, Mulai Dari Daya Beli Hingga Biaya Produksi

Rencana Kenaikan HET MinyaKita segera diusulkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjadi Rp 15.500 usai Idul Adha. Apa komponen penyebabnya?


BPDPKS Dorong Pelaku UKMK Gunakan Produk Berbahan Sawit

9 hari lalu

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana sekaligus Pelaksana Tugas (Pit) Direktur Kemitraan BPDPKS, Kabul Wijayanto menjelaskan tentang upaya mendorong para pelaku UKMK beralih dan menggunakan produk berbahan sawit, di Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu, 12 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
BPDPKS Dorong Pelaku UKMK Gunakan Produk Berbahan Sawit

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS mendorong kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UKMK) menggunakan produk-produk berbahan baku sawit


Begini MA Bisa Buat Viral All Eyes on Papua Bermakna Menurut Walhi

10 hari lalu

All Eyes on Papua. Foto: Instagram
Begini MA Bisa Buat Viral All Eyes on Papua Bermakna Menurut Walhi

Perlawanan Suku Awyu dan Suku Moi yang viralkan All Eyes on Papua hanya satu dari banyak kasus yang dihadapi masyarakat adat dan komunitas lokal.


All Eyes on Papua, Ini Cerita Awal Suku Awyu Melawan Konsesi Sawit Ratusan Ribu Hektare

12 hari lalu

Aktivis membentangkan poster saat perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
All Eyes on Papua, Ini Cerita Awal Suku Awyu Melawan Konsesi Sawit Ratusan Ribu Hektare

Viral tagar All Eyes on Papua terjadi selang satu dekade sejak Suku Awyu memulai perjuangannya di kampung-kampung mereka di Boven Digoel.


MinyaKita Naik Harga, Ini Respons dari Berbagai Pihak dalam Menyikapinya

12 hari lalu

Pedagang menata minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten, Ahad, 12 Februari 2023.  Pedagang membatasi warga maksimal hanya bisa membeli 2 liter perorang dengan harga Rp15 ribu perliter atau diatas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu perliter akibat terjadi kelangkaan. ANTARA/Asep Fathulrahman
MinyaKita Naik Harga, Ini Respons dari Berbagai Pihak dalam Menyikapinya

Kemendag dan Kemenko masih dalam tahap pembicaraan untuk menaikkan harga MinyaKita yang semula Rp14.000 menjadi Rp15.500, respons sejumlah pihak ada yang mendukung hingga mempertanyakan urgensinya.


Hutan Adat Papua Terancam Digusur Sawit, AHY: Dimengertikan Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat

14 hari lalu

Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY melaporkan 100 hari kerja sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan laporannya di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, pada Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Hutan Adat Papua Terancam Digusur Sawit, AHY: Dimengertikan Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat

AHY turut merespons polemik proyek sawit yang menggusur hutan adat masyarakat Awyu dan Moi di Papua.


Pemasangan Plang Sita di Rumah Surya Darmadi Disebut Ilegal, Ini Kata Kejaksaan Agung

14 hari lalu

Terdakwa kasus korupsi perizinan lahan di Indragiri Hulu, Riau Surya Darmadi memasuki ruang sidang. Ia sempat berteriak ke arah wartawan tentang bagaimana Kejaksaan menekan dirinya agar mencabut praperadilan. TEMPO/MIRZA BAGASKARA
Pemasangan Plang Sita di Rumah Surya Darmadi Disebut Ilegal, Ini Kata Kejaksaan Agung

Kapuspenkum Kejagung buka suara soal penyitaan rumah dan perusahaan Surya Darmadi yang dianggap ilegal.


Kejagung Bantah Kelebihan Sita Harta Surya Darmadi

14 hari lalu

Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi Surya Darmadi mengikuti sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipkor, Jakarta, Senin, 6 Februari 2023. Pemilik PT Duta Palma/Darmex Group tersebut dituntut penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di provinsi Riau periode 2004-2022 yang merugikan negara Rp78,8 triliun serta tindak pidana pencucian uang periode 2005-2022. ANTARA/Desca Lidya Natalia
Kejagung Bantah Kelebihan Sita Harta Surya Darmadi

Maqdir mengatakan, seluruh uang perusahaan Surya Darmadi yang telah disita oleh Kejaksaan Agung adalah Rp 5,12 triliun.


Sederet Perusahaan yang Terlibat Garap Hutan Boven Digoel, Ada PT Indo Asiana Lestari

16 hari lalu

Perwakilan masyarakat adat Suku Awyu membawa contoh hasil hutan yang berupa kulit pohon sagu, dalam sidang kasus pencabutan izin kawasan hutan diPTUN Jakarta, Selasa, 11 Juli 2023. Gugatan tersebut dilayangkan oleh dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Boven Digoel, PT. Kartika Cipta Pratama (KCP) dan PT. Megakarya Jaya Raya (MJR).TEMPO-Magang/Andre Lasarus Benny
Sederet Perusahaan yang Terlibat Garap Hutan Boven Digoel, Ada PT Indo Asiana Lestari

Ada sejumlah perusahaan yang diduga akan mengubah hutan Boven Digoel menjadi kebun kelapa sawit