Sri Mulyani Soroti Dana Alokasi Umum untuk Daerah Habis Buat Belanja Pegawai

Reporter

Caesar Akbar

Senin, 13 September 2021 14:59 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan dana transfer ke daerah dan dana desa alias TKDD dalam mendorong pembangunan di daerah. Padahal, 70 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berasal dari TKDD.

"Sebagian besar dari TKDD itu, DAU (dana alokasi umum) memiliki korelasi yang cenderung positif terhadap belanja pegawai. Jadi makin besar DAU-nya, semakin habis untuk pegawai," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi Keuangan DPR, Senin, 13 September 2021.

Di sisi lain, dana alokasi khusus atau DAK yang nominalnya lebih kecil dari DAU justru memiliki korelasi terhadap belanja modal. Artinya, kata Sri Mulyani, belanja modal daerah sangat bergantung kepada transfer pusat.

"Yang bergantung dari DAK dan bukan DAU. Karena DAU-nya lebih banyak dipakai untuk pegawai," tutur dia.

Dengan demikian, ia mengatakan telah terjadi fenomena crowding out, yaitu ketika Pemerintah Daerah menggunakan DAK sebagai sumber utama belanja produktif. Padahal, esensi DAK adalah sebagai pelengkap dan penunjang dari dana keseluruhan TKDD maupun APBD.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyoroti minimnya kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam tiga tahun terakhir ini, porsi PAD dalam APBD masih berkisar 24,7 persen.

Sementara itu, belanja daerah pun belum terfokus. Hal tersebut terlihat dari jenis program di daerah yang jumlahnya bisa mencapai 29.623 program. Kalau dipecah menjadi kegiatan, maka jumlahnya bisa menjadi 263.135 kegiatan.

"Ini yang disebut diecer-ecer seperti ini. Pokoknya kecil-kecil semuanya dapat tanpa memikirkan pengeluaran itu akhirnya bisa menghasilkan output dan outcome," kata Sri Mulyani.

CAESAR AKBAR

Baca juga: Ajukan RUU HKPD, Sri Mulyani: Meminimalkan Ketimpangan






Bakal Gelar Demo Tolak Pengesahan RKUHP, BEM UI: Kami Tetap Minta Draf RKUHP Dibuka

9 jam lalu

Bakal Gelar Demo Tolak Pengesahan RKUHP, BEM UI: Kami Tetap Minta Draf RKUHP Dibuka

BEM UI akan menagih pemerintah dan DPR soal tuntutan mereka terhadap RKUHP yang dikabarkan akan segera disahkan.


Zulkifli Hasan Kaitkan Harga Pangan dengan Pembangunan Infrastruktur, Ekonom Soroti IKN

17 jam lalu

Zulkifli Hasan Kaitkan Harga Pangan dengan Pembangunan Infrastruktur, Ekonom Soroti IKN

Ekonom mempertanyakan korelasi yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal upaya penurunan harga pangan dengan pembangunan infrastruktur.


Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

1 hari lalu

Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

Sedikitnya ada tiga langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menekan beban subsidi BBM dan elpiji agar menghemat APBN.


Bank Dunia Setuju Beri Dukungan Keuangan ke RI Rp 11,12 Triliun

1 hari lalu

Bank Dunia Setuju Beri Dukungan Keuangan ke RI Rp 11,12 Triliun

Bank Dunia menyoroti penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi serta peningkatan infrastruktur melalui pengenalan pajak karbon.


BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa 28 Juni 2022 untuk Pembahasan RKUHP

1 hari lalu

BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa 28 Juni 2022 untuk Pembahasan RKUHP

BEM UI mendesak Presiden dan DPR membuka draf terbaru RKUHP. Juga, membahas kembali pasal-pasal bermasalah.


RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Segera Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR

2 hari lalu

RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Segera Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) sebagai RUU Inisiatif DPR pada Kamis pekan depan.


Pembayaran Dana Bos Telat, Berikut Penjelasan Sri Mulyani

2 hari lalu

Pembayaran Dana Bos Telat, Berikut Penjelasan Sri Mulyani

Keterlambatan pembayaran bantuan operasional sekolah atau dana BOS dinilai terjadi karena anjloknya realisasi dana alokasi khusus.


Sri Mulyani Ungkap APBN Mei 2022 Surplus Rp 132,2 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap APBN Mei 2022 Surplus Rp 132,2 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN kembali mencatatkan surplus sebesar Rp 132,2 triliun pada Mei 2022 atau 0,74 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).


Aliansi Reformasi KUHP Tolak RKUHP jika Pasal-pasal Kolonial Dipertahankan

2 hari lalu

Aliansi Reformasi KUHP Tolak RKUHP jika Pasal-pasal Kolonial Dipertahankan

Aliansi Nasional Reformasi KUHP secara tegas menolak RKUHP tanpa partisipasi bermakna atau meaningful participation. Aliansi menilai terdapat lebih dari 14 isu yang krusial, beberapa isu bermasalah dalam RKUHP yang tidak dibahas oleh pemerintah terutama terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat.


Indonesia Resmi Dapat Tambahan Kuota Haji 10.000

2 hari lalu

Indonesia Resmi Dapat Tambahan Kuota Haji 10.000

Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad mengatakan Indonesia resmi mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 pada 2022.