Ajukan RUU HKPD, Sri Mulyani: Meminimalkan Ketimpangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau RUU HKPD. Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

Dia mengatakan terdapat empat tujuan dari RUU HKPD itu. "Pertama, meminimalkan ketimpangan ekonomi baik secara vertikal maupun horizontal," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 28 Juni 2021.

Tujuan pertama itu diupayakan dengan beberapa langkah, seperti reformasi dana alokasi umum atau DAU dengan presisi ukuran kebutuhan yang lebih tinggi, dana alokasi khusus atau DAK yang fokus untuk prioritas nasional, perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati. Serta sinergi sumber pendanaan lintas pendanaan.

“Kalau nasional rata-rata-nya x (sebagai contoh) maka antar daerah harusnya lebih dekat atau lebih jenjang antar provinsi, kabupaten, kota dan nasional itu, tidak menganga lebar,” ujarnya. 

Juga secara horisontal antar kabupaten, antar kota, antar provinsi, kata dia, kesejahteraan masyarakatnya sama.

Tujuan kedua, yaitu meningkatkan kualitas belanja daerah. Hal itu dilakukan dengan pengelolaan transfer ke daerah atau TKD berbasis kinerja. TKD, kata dia, diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Ketiga, harmonisasi belanja pusat dan daerah. Desain transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD, kata dia, harus dapat berfungsi sebagai counter cyclical policy. Juga diperlukan penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah perlu dilakukan. 

Pengendalian defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, juga perlu dilakukan dengan berjalan fleksibel. Menurutnya, perlu refocusing APBD dalam kondisi tertentu, seperti untuk merespons dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Tujuan keempat adalah menguatkan sistem perpajakan daerah dengan mendukung implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Juga mengurangi retribusi atau pungutan Pemda yang bersifat layanan wajib. Serta dapat memperoleh sumber pajak baru atau pergeseran sebagian objek PPN.

Namun, dia juga menekankan bahwa keputusan yang diambil dalam RUU HKPD tetap menghormati keputusan daerah dalam menggunakan APBD mereka. Adapun beleid tersebut terdiri dari 187 pasal dan 12 bab. Dia berharap RUU itu dapat segera lanjut dibahas melalui rapat panitia kerja dalam Komisi XI DPR pekan depan.

Baca Juga: Klaim Tax Amnesty Berhasil, Sri Mulyani Bandingkan dengan Spanyol hingga India






Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

1 jam lalu

Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

Sri Mulyani menyatakan telah menyiapkan anggaran Rp 25,01 triliun dari APBN untuk mendukung pemilu serentak pada tahun 2024. Seperti apa rinciannya?


PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

4 jam lalu

PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

PSI mengapresiasi postur APBN 2023 karena dinilai mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia


Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

6 jam lalu

Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Jumat sore, 3 Februari 2023, dimulai dari Bulog tak mendapat kuota impor gula konsumsi pada tahun ini.


Terkini: Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Baik-baik Saja, KPPU Mulai Usut Penjualan Bersyarat Minyakita

11 jam lalu

Terkini: Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Baik-baik Saja, KPPU Mulai Usut Penjualan Bersyarat Minyakita

Sri Mulyani sebut ekonomi RI baik-baik saja, KPPU mulai usut penjualan bersyarat Minyakita di daerah.


Bantah Situasi Ekonomi Indonesia 2023 Gelap, Sri Mulyani: yang Tidak Baik-baik Saja di Sana

12 jam lalu

Bantah Situasi Ekonomi Indonesia 2023 Gelap, Sri Mulyani: yang Tidak Baik-baik Saja di Sana

Menteri Keuangan Ekonomi Sri Mulyani kembali menyinggung soal kondisi perekonomian global 2023 yang diprediksi gelap gulita.


Sri Mulyani Ungkap Keengganan Masyarakat Kembali Kerja di Luar Rumah Jadi Penyebab Inflasi

13 jam lalu

Sri Mulyani Ungkap Keengganan Masyarakat Kembali Kerja di Luar Rumah Jadi Penyebab Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan luka dalam tetapi jua menimbulkan dampak baru dari cara masyarakat bersikap.


Terpopuler: Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Soal F1 Powerboat, PayPal Akan PHK 2.000 Karyawan

18 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Soal F1 Powerboat, PayPal Akan PHK 2.000 Karyawan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 2 Februari 2023 dimulai dari teguran Presiden Jokowi ke Luhut soal Event F1 Powerboat.


Sri Mulyani Minta Alumnus LPDP Kembali ke Tanah Air: Khawatir Makin Pintar Terus Lupa jadi Orang Indonesia

1 hari lalu

Sri Mulyani Minta Alumnus LPDP Kembali ke Tanah Air: Khawatir Makin Pintar Terus Lupa jadi Orang Indonesia

Sri Mulyani Indrawati punya harapan besar kepada alumnus penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Apa itu?


Terkini: Buwas, Sri Mulyani, Luhut, Bahlil, dan Zulhas

1 hari lalu

Terkini: Buwas, Sri Mulyani, Luhut, Bahlil, dan Zulhas

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis pada Kamis siang hingga sore ini dimulai dari Dirut Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas.


Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Ekonom: Soal Pengalaman Bagus, tapi ...

1 hari lalu

Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Ekonom: Soal Pengalaman Bagus, tapi ...

Direktur Celios menanggapi nama Sri Mulyani Indrawati yang diisukan masuk dalam bursa calon Gubernur Bank Indonesia (BI).