Keenam, Marimutu Sinivasan dari Group Texmaco dengan utang Rp 31,72 triliun dan US$ 3,91 miliar. Terakhir, Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. Tercatat perusahaan Tutut antara lain PT Citra Cs, PT Citra Mataram Satriamarga, PT Marga Nurindo Bhakti, dan Pt Citra Bhakti Margatama Persada.
Tutut tercatat memiliki utang Rp 191,62 miliar, Rp 472,48 miliar, Rp 14,79 miliar, dan US$ 6,52 juta. Tempo telah berupaya mengonfirmasi dokumen tersebut kepada Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban. Namun, hingga laporan ini ditulis, pesan dari Tempo belum berbalas.
6. Meringankan APBN
Di luar proses penagihan, berbagai komentar muncul dari berbagai pihak. Direktur Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menilai langkah pemerintah mengejar pengembalian dana BLBI sangat positif. Sebab, kata dia, masalah APBN hari ini sudah sangat berat.
Misalnya saja, beban pembayaran bunga dalam RAPBN 2022 diproyeksikan menembus Rp 400 triliun. "Dengan potensi angka menembus Rp 100 triliun, tentu penyelesaian kasus BLBI ini akan sangat membantu meringankan beban APBN," kata Yusuf dalam keterangan tertulis.
7. Kritik Dahlan Iskan
Sementara, bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mempertanyakan aset dari debitur dan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih bisa dikejar pemerintah saat ini.
"Apakah aset-aset yang diserahkan dulu itu masih bermasalah? Belum sepenuhnya bisa dikuasai dirjen? Kenapa baru sekarang diurus? Bukankah itu sudah 17 tahun?" tulis Dahlan dalam tulisan di laman pribadinya, disway.id.
Dahlan Iskan juga mempertanyakan mengapa aset-aset yang telah diserahkan dalam rangka penyelesaian utang BLBI tidak dijual sekitar tahun 2010, ketika ekonomi sedang bagus dan harga aset sedang baik. Maupun dijual pada sekitar tahun 2015 ketika ekonomi masih bagus.
Meski begitu, ia memuji langkah pemerintah yang menagih piutang BLBI yang nilainya lebih dari Rp 100 triliun. Apalagi, pengejaran itu dinilai tidak pandang bulu.
Baca: Garuda Kalah di Pengadilan Arbitrase London, Begini Tanggapan Kementerian BUMN
