Dwi menyebut beberapa perusahaan yang lahannya terbakar tidak menjalani kepatuhan untuk melakukan restorasi dan pemulihan di lingkungannya. Selain kebakaran lahan, konflik mendasar yang masih terus terjadi dalam industri sawit adalah konflik lahan dengan masyarakat.
Dia mencatat dalam lima tahun terakhir, Walhi telah mendampingi masyarakat di 12 desa untuk menyelesaikan konflik perseteruan lahan dengan pemegang konsesi perkebunan. Selanjutnya masalah lain adalah persoalan pajak yang tidak terserap optimal.
Hasil kajian Walhi menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara dari pajak sawit di Jambi mencapai total Rp 2,91 triliun. Potensi itu bersumber dari PBB senilai Rp 207,16 miliar dan PPN Rp 2,7 triliun.
Namun potensi pajak dari komoditas sawit ini, menurut Walhi, tidak sebanding dengan target maupun realisasi penerimaannya. Pada 2020, Pemerintah Jambi hanya menargetkan pendapatan pajak untuk seluruh sektor, termasuk sawit, sebesar Rp 174,1 miliar dari PBB dan PPN Rp 1,99 triliun.
Baca: Sri Mulyani Sebut Mulai Terjadi Pembalikan Arah Ekonomi Setelah PPKM Level 4
