Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Siapkan Bantuan Rumah Tahun Depan, Ini Kriteria Penerimanya

image-gnews
Gambar udara pemukiman padat penduduk Kelurahan Maphar, Taman Sari, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, terutama di lingkungan padat penduduk dan kumuh, sangat rentan tertular dan menularkan penyakit, termasuk Covid-19.  TEMPO/Subekti.
Gambar udara pemukiman padat penduduk Kelurahan Maphar, Taman Sari, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, terutama di lingkungan padat penduduk dan kumuh, sangat rentan tertular dan menularkan penyakit, termasuk Covid-19. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR akan menjalankan bantuan rumah atau perumahan swadaya sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap pada 2022.

Direktur Rumah Swadaya Kementerian PUPR, KM Arsyad mengatakan bahwa bantuan perumahan swadaya sejahtera khusus ditujukan untuk rumah tidak layak huni atau RTLH yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

“Kami sudah memikirkan bagaimana nanti ke depan RTLH yang dimiliki masyarakat miskin bisa terbantu,” ujarnya, dikutip Minggu, 22 Agustus 2021.

Untuk menjalankan program tersebut, kata dia, pemerintah pusat membutuhkan dana tambahan dari pemerintah daerah sebagai pendamping, sehingga kolaborasi itu bisa optimal. Dia menuturkan, penerima bantuan perumahan swadaya sejahtera akan diidentifikasi melalui interkoneksi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan e-RTLH Kementerian PUPR.

Nantinya, Dinas Sosial setempat akan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada penerima bantuan pada tahapan pra-kegiatan, selama proses pelaksanaan, serta pasca-penyelenggaraan kegiatan. Adapun, kriteria penerima bantuan perumahan swadaya sejahtera, yakni Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga, serta memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bukti kepemilikan itu dapat berupa lahan berada di lahan milik sendiri dengan sertifikat dan bukti sah lainnya. Selain itu, bukti kepemilikan bisa juga berupa masyarakat membentuk kelompok dan membeli tanah bersama atas nama kelompok (akta jual beli), hibah pemerintah daerah (bukti hibah), individu, dan lembaga non-pemerintah dan/atau pemerintah meminjamkan tanah untuk jangka waktu panjang (surat perjanjian).

Kriteria lain penerima program itu yakni penghasilan termasuk syarat miskin. Lalu, belum pernah memperoleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bantuan pemerintah untuk program perumahan selama 10 tahun. Selain itu, penerima bantuan itu juga harus bersedia berswadaya untuk membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng.

“Bentuk keswadayaan dapat berupa tenaga, tanah, dan dapat ditambahkan bahan bangunan layak bekas pakai. Ukuran luasan rumah disarankan tidak terlalu besar dan disesuaikan dengan dukungan keswadayaan yang diperoleh,” tuturnya.

Baca Juga: Sambut HUT RI ke-76, PUPR Klaim Program Sejuta Rumah Capai 515.107 Unit

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kebakaran Perumahan Pekerja Asing di Kuwait Tewaskan Sedikitnya 41 Orang

18 jam lalu

Seorang petugas polisi terlihat di depan gedung yang terbakar di Mangaf, Kuwait selatan. Reuters
Kebakaran Perumahan Pekerja Asing di Kuwait Tewaskan Sedikitnya 41 Orang

Setidaknya 41 orang tewas ketika kebakaran terjadi di sebuah gedung yang menampung para pekerja di Kuwait, menurut pihak berwenang.


Menteri PUPR Basuki Pamer Teknologi Irigasi Saat Berkunjung ke Uzbekistan, Tawarkan Kemitraan Proyek Air

19 jam lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan sambutan saat upacara penutupan World Water Forum ke-10 2024 di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat 24 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum 2024/Bayu Pratama
Menteri PUPR Basuki Pamer Teknologi Irigasi Saat Berkunjung ke Uzbekistan, Tawarkan Kemitraan Proyek Air

Menteri PUPR Basuki menawarkan peluang kerjasama proyek bidang sumber daya air saat bersambang ke Uzbekistan dan Tajikistan.


BP Tapera Beberkan Hitung-hitungan Kebutuhan 150 Penabung Mulia untuk Bantu 1 Orang MBR

1 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
BP Tapera Beberkan Hitung-hitungan Kebutuhan 150 Penabung Mulia untuk Bantu 1 Orang MBR

BP Tapera membeberkan hitung-hitungan kebutuhan penabung mulia untuk membantu satu orang MBR agar bisa memiliki KPR.


Menteri Basuki Klaim Layanan Air Minum Indonesia Mencapai 92 Persen

1 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. TEMPO/Riri Rahayu
Menteri Basuki Klaim Layanan Air Minum Indonesia Mencapai 92 Persen

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim layanan air minum mencapai 92 persen.


Otorita IKN Klaim Dapat Komitmen Investasi Baru, Potensinya Rp45 Triliun

2 hari lalu

Pembangunan Ibu Kota Nusantara. TEMPO/Supriyantho Khafid
Otorita IKN Klaim Dapat Komitmen Investasi Baru, Potensinya Rp45 Triliun

Agung Wicaksono mengatakan bahwa investasi di IKN terus berjalan bahkan ketika terjadi pergantian pimpinan.


Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp 29,8 Triliun untuk Tahun Depan

2 hari lalu

Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Seni, 10 Juni 2024. Rapat tersebut membahas pembincaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025, rencana kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp 29,8 Triliun untuk Tahun Depan

Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan.


BP Tapera Sebut Iuran Perumahan untuk Mengatasi Masalah 29,6 Juta Rumah Tak Layak Huni

2 hari lalu

Tipe perumahan sederhana (ilustrasi).
BP Tapera Sebut Iuran Perumahan untuk Mengatasi Masalah 29,6 Juta Rumah Tak Layak Huni

BP Tapera yakin implementasi kewajiban iuran perumahan dapat mengatasi backlog dan masalah rumah tak layak huni


Deretan Masalah Pembangunan IKN yang Ditemukan BPK: Rencana Pendanaan, Lahan Infrastruktur hingga..

3 hari lalu

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Deretan Masalah Pembangunan IKN yang Ditemukan BPK: Rencana Pendanaan, Lahan Infrastruktur hingga..

Dalam auditnya, BPK menemukan sejumlah permasalahan atas pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Apa saja masalah yang ditemukan BPK itu?


Tidak Setuju Tapera Disamakan dengan Asabri, Dirjen Perumahan: Di Sana Ada Penyalahgunaan Wewenang

3 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Tidak Setuju Tapera Disamakan dengan Asabri, Dirjen Perumahan: Di Sana Ada Penyalahgunaan Wewenang

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR minta publik tidak membandingkan Tapera dengan kasus Asabri.


PUPR Ungkap Alasan Pemberi Kerja Tanggung 0,5 Persen Iuran Tapera: Untuk Bangun Loyalitas

3 hari lalu

Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
PUPR Ungkap Alasan Pemberi Kerja Tanggung 0,5 Persen Iuran Tapera: Untuk Bangun Loyalitas

Kementerian PUPR menyebut pemberi kerja diwajibkan tanggung 0,5 persen iuran pekerja untuk Tapera. Disebut untuk membangun loyalitas.