Pemerintah Siapkan Bantuan Rumah Tahun Depan, Ini Kriteria Penerimanya

Gambar udara pemukiman padat penduduk Kelurahan Maphar, Taman Sari, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, terutama di lingkungan padat penduduk dan kumuh, sangat rentan tertular dan menularkan penyakit, termasuk Covid-19. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR akan menjalankan bantuan rumah atau perumahan swadaya sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap pada 2022.

Direktur Rumah Swadaya Kementerian PUPR, KM Arsyad mengatakan bahwa bantuan perumahan swadaya sejahtera khusus ditujukan untuk rumah tidak layak huni atau RTLH yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

“Kami sudah memikirkan bagaimana nanti ke depan RTLH yang dimiliki masyarakat miskin bisa terbantu,” ujarnya, dikutip Minggu, 22 Agustus 2021.

Untuk menjalankan program tersebut, kata dia, pemerintah pusat membutuhkan dana tambahan dari pemerintah daerah sebagai pendamping, sehingga kolaborasi itu bisa optimal. Dia menuturkan, penerima bantuan perumahan swadaya sejahtera akan diidentifikasi melalui interkoneksi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan e-RTLH Kementerian PUPR.

Nantinya, Dinas Sosial setempat akan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada penerima bantuan pada tahapan pra-kegiatan, selama proses pelaksanaan, serta pasca-penyelenggaraan kegiatan. Adapun, kriteria penerima bantuan perumahan swadaya sejahtera, yakni Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga, serta memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah.

Bukti kepemilikan itu dapat berupa lahan berada di lahan milik sendiri dengan sertifikat dan bukti sah lainnya. Selain itu, bukti kepemilikan bisa juga berupa masyarakat membentuk kelompok dan membeli tanah bersama atas nama kelompok (akta jual beli), hibah pemerintah daerah (bukti hibah), individu, dan lembaga non-pemerintah dan/atau pemerintah meminjamkan tanah untuk jangka waktu panjang (surat perjanjian).

Kriteria lain penerima program itu yakni penghasilan termasuk syarat miskin. Lalu, belum pernah memperoleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bantuan pemerintah untuk program perumahan selama 10 tahun. Selain itu, penerima bantuan itu juga harus bersedia berswadaya untuk membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng.

“Bentuk keswadayaan dapat berupa tenaga, tanah, dan dapat ditambahkan bahan bangunan layak bekas pakai. Ukuran luasan rumah disarankan tidak terlalu besar dan disesuaikan dengan dukungan keswadayaan yang diperoleh,” tuturnya.

Baca Juga: Sambut HUT RI ke-76, PUPR Klaim Program Sejuta Rumah Capai 515.107 Unit






Kementerian Keuangan Bentuk Sekretariat Ekosistem Perumahan

1 hari lalu

Kementerian Keuangan Bentuk Sekretariat Ekosistem Perumahan

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyebut sektor perumahan salah satu sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.


Terkini Bisnis: PUPR Singgung Kasus Meikarta, Kronologi Pembobolan Rekening BCA Rp320 Juta

1 hari lalu

Terkini Bisnis: PUPR Singgung Kasus Meikarta, Kronologi Pembobolan Rekening BCA Rp320 Juta

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna menyinggung kasus Meikarta yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini.


Singgung Kasus Meikarta, PUPR Siapkan Skema Penjaminan Pembiayaan Perumahan

1 hari lalu

Singgung Kasus Meikarta, PUPR Siapkan Skema Penjaminan Pembiayaan Perumahan

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR menilai kasus sengketa proyek Meikarta terjadi lantaran tidak ada skema penjaminan pembiayaan.


Sejumlah Fakta Seputar Rumah Menteri di IKN yang Telan Biaya Rp 537,1 Miliar

1 hari lalu

Sejumlah Fakta Seputar Rumah Menteri di IKN yang Telan Biaya Rp 537,1 Miliar

Rumah tapak jabatan menteri yang akan dibangun di IKN menelan biaya Rp 537,1 Miliar. Seperti apa fakta rumah tapak jabatan menteri itu? Simak deretan faktanya.


PUPR Targetkan 13 Bendungan Selesai Tahun Ini, Di Mana Saja?

1 hari lalu

PUPR Targetkan 13 Bendungan Selesai Tahun Ini, Di Mana Saja?

PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menargetkan pembangunan 13 bendungan rampung pada tahun ini.


Jokowi Dijadwalkan Ajak Investor ke IKN Bulan Depan

2 hari lalu

Jokowi Dijadwalkan Ajak Investor ke IKN Bulan Depan

Menteri PUPR Baski Hadimuljono kembali menyampaikan rencana kunjungan Presiden Jokowi ke lokasi proyek Ibu Kota Negara atau IKN.


Jokowi Minta Hutama Karya Percepat Pembangunan 14 Ruas Tol Trans Sumatera, Apa Dasar Hukumnya?

2 hari lalu

Jokowi Minta Hutama Karya Percepat Pembangunan 14 Ruas Tol Trans Sumatera, Apa Dasar Hukumnya?

Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden No. 131/2022 yang mewajibkan Hutama Karya menyelesaikan 14 jalan Tol Trans Sumatera paling lambat 2024.


Dugaan Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan AD, 180 Aset Tanah dan Bangunan Disita

3 hari lalu

Dugaan Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan AD, 180 Aset Tanah dan Bangunan Disita

Tim Koneksitas yang terdiri dari jaksa, oditur, dan penyidik Pusat Polisi Militer TNI AD telah menyita 180 aset tanah dan bangunan terkait kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan (TWP) Angkatan Darat (AD).


2 Terdakwa Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD akan Divonis Akhir Januari

3 hari lalu

2 Terdakwa Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD akan Divonis Akhir Januari

Dua terdakwa korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat 2013-2020 yang merugikan negara hingga Rp 133 miliar divonis 31 Januari


Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Siap Beroperasi, Konektivitas Jalan di Jawa Tengah Makin Lengkap

3 hari lalu

Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 Siap Beroperasi, Konektivitas Jalan di Jawa Tengah Makin Lengkap

Jalan Tol Semarang-Demak sesi dua ruas Sayung-Demak siap beroperasi.