Sementara itu kebutuhan anggaran perlindungan masyarakat Rp 153,7 triliun rinciannya adalah untuk PKH Rp 28,7 triliun, kartu sembako Rp 45,1 triliun, kartu prakerja Rp 11 triliun, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan Rp 5,6 triliun, dan BLT Desa Rp 27,2 triliun.
Adapun cadangan perluasan Rp 36,16 triliun dengan rincian bansos tunai untuk 10 ribu KPM Rp 12,02 triliun, kartu sembako untuk 5,9 juta KPM Rp 7,1 triliun, bantuan kuota internet Rp 8,1 triliun, serta cadangan perlindungan masyarakat Rp 9 triliun.
Kebutuhan anggaran PEN itu, berdasarkan paparan Airlangga, akan dipenuhi antara laun melalui penghematan komponen tunjangan kinerja pada gaji ke-13 PNS dan THR sebesar Rp 10 triliun, earmarking belanja kementerian dan lembaga melalui skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Rp 55,5 triliun, serta earmarking TKOD untuk kesehatan Rp 38,8 triliun yang sudah diperhitungkan dalam alokasi penanganan kesehatan Rp 115,9 triliun.
"Dengan anggaran APBN 2022 kita tetap menjaga kesehatan masyarakat dan tetap ada buffer perlindungan masyarakat agar selain daya beli bisa bertahan tapi juga memberi multiplier effect terhadap pertumbuhan di sektor konsumsi," tutur Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun. Nilai tersebut meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 770,4 triliun
Rinciannya, antara lain anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 255,3 triliun, anggaran perlindungan sosial Rp 427,5 triliun, anggaran pendidikan Rp 541,7
triliun, serta anggaran pembangunan infrastruktur Rp 384,8 triliun.
Baca: Harga Solar Premium Berubah Usai Jokowi Revisi Aturan? Ini Kata Pertamina
