Penjelasan Airlangga Soal Pergantian Nama PPKM Darurat Jadi PPKM Level 4

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan akhir pemerintah atas RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani disaksikan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmad Gobel dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.  Dalam RUU Cipta Kerja terdapat 11 klaster yang masuk dalam undang-undang ini antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan akhir pemerintah atas RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani disaksikan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmad Gobel dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. Dalam RUU Cipta Kerja terdapat 11 klaster yang masuk dalam undang-undang ini antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan ihwal pergantian nama PPKM darurat menjadi PPKM level 4. Menurutnya, hal itu mengikuti arahan dari organisasi kesehatan dunia atau WHO.

    "Terkait dengan level memang kami mengikuti apa yang diarahkan oleh WHO dan kami menggnakan dua level, yatu level transmisi dan kapasitas respons(sistem kesehatan)," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu, 21 Juli 2021.

    Dia mengatakan situasi level 4 adalah transmisi dan kapasitas respons belum memadai sehingga perlu diperbaiki.

    Kemudian kriterianya, kata dia, adalah kasus konfirmasi. Di mana konfirmasi positif level 4 itu per 100 ribu penduduk di atas 150 orang. Kemudian tingkat perawatannya per 107 penduduk di atas 30 orang.

    Kemudian pemerintah melihat kemampuan terbatas dari testing positivity rate, kemudian mendorong kontak tracing dan juga terkait tingkat keterisian tempat tidur sakit.

    "Sehingga apabila salah satu dari kirteria tersebut ada yang kena, maka itu kita masukan dalam level 4. Level 4 itu di Kemenkes ada secara harian. Sehingga kita menjaga berdasarkan data mingguannya sehingga kita bisa menetukan jumlah-jumlah kotanya," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.