Erick Thohir Yakin Krakatau Sarana Infrastruktur Optimalkan Kerja Krakatau Steel

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan pers saat menyambut kedatangan vaksin COVID-19 di Teminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 31 Mei 2021. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan pers saat menyambut kedatangan vaksin COVID-19 di Teminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 31 Mei 2021. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir yakin PT Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI), sebagai anak perusahaan Krakatau Steel yang baru saja diresmikan, dapat mengoptimalkan kinerja pencapaian bisnis dari BUMN tersebut.

    "Saya mendukung pembentukan Subholding Sarana Infrastruktur sebagai bagian transformasi Krakatau Steel untuk meningkatkan nilai dan mengoptimalkan kinerja perusahaan. Contohnya seperti potensi pabrik Hot Strip Mill #2 Krakatau Steel yang memiliki kapasitas produksi 1,5 juta ton per tahun dan juga unit bisnis lainnya," kata Erick dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu malam, 14 Juli 2021.

    KSI yang baru diresmikan Menteri BUMN ini sebelumnya lebih dikenal dengan nama PT.Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) dan kini menjadi induk Subholding dari PT Krakatau Daya Listrik (PT KDL), PT Krakatau Tirta Industri (PT KTI), dan PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS).

    Sebagai perusahaan dengan bidang usaha utama pengelola kawasan industri, kompensasi utama KSI adalah menyediakan dan mengelola kawasan industri dengan layanan lengkap dan terintegrasi, seperti infrastruktur dan utilitas kawasan yang mencakup pelabuhan, jalan, listrik, air dan gas, maupun fasilitas pendukung lainnya seperti hotel, sarana perumahan dan lainnya.

    Selain itu, keterpaduan dan kelengkapan inilah yang ditawarkan KSI melalui “An Integrated Investment Solution” untuk mendukung pengembangan usaha dan menarik para investor.

    Subholding KSI yang area pengelolaan kawasannya terbesar di Indonesia tersebut, nantinya akan bergerak di layanan kawasan industri terintegrasi dengan empat area utama, yakni kawasan industri, penyediaan energi, penyediaan air industri, dan pelabuhan.

    Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan subholding sarana Infrastruktur memiliki pondasi yang kuat secara finansial.

    Ia memaparkan, empat perusahaan itu memiliki total pendapatan Rp 3,4 triliun dan nilai EBITDA sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2020. Diharapkan target pencapaian secara bisnis keseluruhan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan kebutuhan kawasan industri di Indonesia.

    "Subholding Sarana Infrastruktur Krakatau Steel ini diproyeksikan dapat menghasilkan pendapatan hingga Rp 7,8 triliun di lima tahun mendatang, Sementara itu, EBITDA subholding sarana infrastruktur diproyeksikan meningkat mencapai Rp 2,2 triliun pada 2025," ujarnya.

    Direktur Utama PT Krakatau Sarana Infrastruktur Priyo Budianto bangga dan menyambut baik pembentukan subholding ini. Priyo berharap dengan sinergi ini pencapaian target yang diproyeksikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang bisa tercapai dengan baik sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Menteri BUMN dan juga Direktur Utama Krakatau Steel.

    “Pembentukan subholding KSI merupakan tantangan dan menjadi semangat baru bagi kami untuk lebih memberikan kontribusi positif bagi pembangunan industri di Indonesia dan saya yakin semua target yang direncanakan dapat tercapai sesuai arahan dan harapan Bapak Menteri BUMN dan juga Bapak Silmy Karim,” ucap Priyo.

    "Subholding ini juga harus dapat memanfaatkan peluang investasi ke Indonesia yang memerlukan dukungan kawasan industri dengan fasilitas terintegrasi dan berstandar internasional," ujar Erick Thohir.

    ANTARA

    Baca juga: Erick Thohir Resmikan Subholding Sarana Infrastruktur


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.