PPKM Darurat Bakal Diperpanjang, KSPI Minta Hak-Hak Buruh Dilindungi

Pengendara sepeda motor melintasi beton penutup jalan untuk kendaraan roda empat di jalur alternatif perbatasan Depok dan Jakarta di Jalan Setu Pedongkelan, Depok, Jawa Barat, Rabu, 14 Juli 2021. Jalur alternatif atau jalur tikus tersebut ditutup untuk kendaraan roda empat yang sering digunakan oleh pengendara untuk menghindari penyekatan PPKM Darurat di Jalan Raya Bogor sehingga sering memunculkan kemacetan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menanggapi wacana perpanjangan PPKM darurat selama 4-6 pekan. Ia mengatakan pada prinsipnya KSPI setuju dengan PPKM darurat dengan pengaturan yang jelas dan tegas.

Namun demikian, KSPI meminta kepada pemerintah juga memastikan agar tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak buruh. Musababnya, tidak menutup kemungkinan dalam situasi PPKM darurat ini perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK terhadap buruh.

“Terus terang, saat ini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata. Karena saat ini sudah banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk membicarakan program pengurangan karyawan,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Juli 2021.

Selain itu, kata Iqbal, sudah ada pekerja yang dirumahkan dan bisa dipastikan upahnya terancam akan dipotong. Untuk itu, buruh meminta pengusaha nakal yang melakukan PHK di tengah pandemi dan memotong upah buruh ditindak tegas. KSPI meminta pelaksanaan PPKM darurat diikuti dengan perlindungan terhadap hak-hak buruh.

Secara bersamaan, KSPI juga menegaskan dukungannya terhadap vaksinasi yang dibiayai oleh negara dalam rangka untuk mempercepat berakhirnya pandemi Covid-19. Namun demikian, KSPI tidak setuju dengan adanya vaksinasi berbayar yang bisa dipastikan akan terjadi komersialisasi vaksin.

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, kata Iqbal, adalah tingkat penularan Covid-19 di klaster perusahaan. Di beberapa perusahaan, KSPI memperkirakan buruh yang terpapar Covid-19 angkanya mencapai 10 persen. Bahkan tidak sedikit buruh yang meninggal.

“Persoalannya adalah, para buruh tidak mempunyai uang lebih untuk membeli vitamin dan obat-obatan saat isoman,” kata Said Iqbal.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM Darurat akan diperpanjang hingga 6 minggu. Hal ini dilakukan untuk menurunkan angka kasus Covid-19.

Dengan risiko pandemi Covid-19 di Indonesia yang masih tinggi, menurut dia, ditambah lagi dengan munculnya varian delta, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pembatasan mobilitas masyarakat tersebut. 

“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Sri Mulyani dalam bahan paparan saat Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin, 12 Juli 2021.

Oleh sebab itu, pemerintah bakal terus memperkuat belanja APBN untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, akselerasi vaksinasi Covid-19 juga harus didorong untuk mencapai herd immunity pada akhir 2021.

Baca Juga: Sebut Belum Ada Perpanjangan PPKM, Jubir Luhut: Opsi Itu Akan Dievaluasi Dulu






Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

1 hari lalu

Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

1 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Indosat PHK 300 Karyawan Lebih: Pesangon Rata-rata Rp 1 Miliar, Paling Tinggi Rp 4,3 Miliar

1 hari lalu

Indosat PHK 300 Karyawan Lebih: Pesangon Rata-rata Rp 1 Miliar, Paling Tinggi Rp 4,3 Miliar

Indosat Ooredoo Hutchison melakukan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 300 karyawan.


Buruh Bawa Hasil Bumi saat Demo: Negara Berdaulat karena Petani, Bukan Korporasi

1 hari lalu

Buruh Bawa Hasil Bumi saat Demo: Negara Berdaulat karena Petani, Bukan Korporasi

Demo buruh di Patung Kuda digelar untuk memperingati Hari Tani Nasional.


Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

1 hari lalu

Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

Partai Buruh Bersama organisasi buruh dan para petani menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Sabtu, 24 September 2022.


Demo Peringatan Hari Tani, Buruh Serukan 3 Tuntutan

1 hari lalu

Demo Peringatan Hari Tani, Buruh Serukan 3 Tuntutan

Dalam demo Hari Tani, buruh meminta agar pemerintah melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik lahan.


Terkini Bisnis: Musim PHK Berlanjut, Harga Minyak Dunia Anjlok

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Musim PHK Berlanjut, Harga Minyak Dunia Anjlok

Selama sepekan hingga Sabtu, 24 September, sejumlah perusahaan seperti Shopee hingga Indosat mengumumkan melakukan PHK terhadap karyawannya.


Demo Hari Tani di Patung Kuda, Buruh Soroti Leletnya Pemerintah Atasi Konflik Lahan

1 hari lalu

Demo Hari Tani di Patung Kuda, Buruh Soroti Leletnya Pemerintah Atasi Konflik Lahan

Dalam aksi demo, buruh menyuarakan sepuluh catatan dan tuntutan atas kegagalan pemerintah dalam melaksanakan reforma agraria.


Hari Ini Buruh dan Petani akan Unjuk Rasa di Istana Negara

1 hari lalu

Hari Ini Buruh dan Petani akan Unjuk Rasa di Istana Negara

Serikat buruh dan petani akan menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka dalam rangka Hari Tani Nasional.


300 Karyawan Indosat Kena PHK, Berikut Cara Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan

1 hari lalu

300 Karyawan Indosat Kena PHK, Berikut Cara Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Indosat Ooredoo Hutchison melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 300 orang karyawannya karena perusahaan melakukan rightsizing.