Pemberian pelatihan kerja atau pendidikan vokasi juga akan terus diberikan pemerintah melalui Program Kartu Prakerja dan Program Padat Karya untuk menekan jumlah pengangguran akibat pandemi COVID-19.
"Selain itu, pembangunan infrastruktur di desa juga ditingkatkan serta diarahkan untuk menggunakan tenaga lokal dan produk lokal. Juga mencakup program pemberian bantuan usaha mikro dan kredit kepada UMKM," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada usulan tambahan anggaran PEN sebesar Rp 225,4 triliun, yang berkaitan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Pulau Bali.
Penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan Rp 120,72 triliun untuk program kesehatan, Rp 10,89 triliun untuk program prioritas, Rp 28,7 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 15,1 triliun untuk insentif usaha serta Rp 50,04 triliun untuk dukungan UMKM.
ANTARA
Baca juga: Puan Maharani: RAPBN 2022 Harus Antisipasi Ketidakpastian Pandemi Covid-19