Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPKM Darurat, Pemerintah Disarankan Beri Insentif untuk Pusat Perbelanjaan

Reporter

image-gnews
 Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyarankan pemerintah memberikan alternatif perlakuan kepada pengusaha pusat perbelanjaan, seperti penghapusan pajak reklame, royalti, dan perizinan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021.

"Saya kira insentif atau keringanan semacam itu yang diperlukan bagi para pengusaha pusat perbelanjaan. Kita berharap semua bisa bertahan di tengah kondisi sulit seperti sekarang," kata LaNyalla lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu, 3 Juli 2021.

Selain itu, ia menilai pusat perbelanjaan seharusnya mendapatkan keringanan untuk membayar tagihan listrik dan gas.

Jika penutupan operasional pusat perbelanjaan berkepanjangan seiring dengan PPKM darurat, LaNyalla khawatir akan banyak pekerja yang dirumahkan, bahkan terjadinya gelombang PHK.

"Kita harus hormat dan patuh kepada keputusan PPKM darurat Jawa-Bali. Tetapi, perlu dilihat juga secara jernih penyebaran COVID-19 terjadi di lingkungan dan komunitas yang lebih kecil. Karena itu, penanganannya harus lebih berbasis mikro," ungkapnya.

Sementara, lanjutnya, strategi penanganan dan pembatasannya dalam bentuk PPKM darurat lebih banyak di tingkat makro. Kalau kebijakan itu berkepanjangan akan berdampak besar lagi bagi pelaku usaha akibat penanganan tidak fokus pada akar masalah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Calon Anggota DPD Sumbar soal MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang

22 jam lalu

Calon anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar) dengan perolehan suara terbanyak yakni 465.958 Cerint Iralloza Tasya saat diwawancarai di Padang. (ANTARA/Muhammad Zulfikar).
Respons Calon Anggota DPD Sumbar soal MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang

MK memerintahkan KPU agar melakukan PSU anggota DPD di Sumatra Barat. Putusan MK ini menuai respons dari calon anggota DPD di Ranah Minang.


Kata Anggota DPD Soal Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

1 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Kata Anggota DPD Soal Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

Anggota DPD menilai pemberian izin tambang bisa membantu operasional ormas keagamaan.


MK Kabulkan Permohonan Mantan Napi Irman Gusman, Perintahkan KPU Gelar PSU DPD Sumbar

2 hari lalu

Ekspresi terpidana kasus suap kuota pembelian gula impor di Perum Bulog, Irman Gusman, saat mengikuti sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018. Sidang tersebut beragendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum KPK terhadap permohonan PK dari mantan Ketua DPD itu. ANTARA
MK Kabulkan Permohonan Mantan Napi Irman Gusman, Perintahkan KPU Gelar PSU DPD Sumbar

Irman Gusman meminta KPU menetapkan namanya masuk dalam DCT anggota DPD Dapil Sumatera Barat.


Jumlah Kurban Diperkirakan Berkurang, Pendapatan Kelas Menengah Menurun

5 hari lalu

Anak-anak melintas di depan hewan kurban yang dijual di atas trotoar di kawasan Johar Baru, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Kurangnya pengawasan dan penataan dari pihak terkait menyebabkan kawasan tersebut menjadi kotor dan menjadi sumber kemacetan di kawasan tersebut. TEMPO/Subekti.
Jumlah Kurban Diperkirakan Berkurang, Pendapatan Kelas Menengah Menurun

Riset Institute for Demographic and Poverty Studies memperkirakan jumlah orang yang berkurban tahun ini menurun karena pendapatan kelas menengah turun


MK Tolak Gugatan Caleg DPD NTB karena Buktinya Tak Kuat

5 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
MK Tolak Gugatan Caleg DPD NTB karena Buktinya Tak Kuat

MK menolak permohonan caleg DPD Nusa Tenggara Barat, Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni untuk membatalkan perolehan pesaingnya


Amien Rais Menyesal MPR Ubah Pemilu Langsung, Ketua DPD: Momentum Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli

7 hari lalu

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Amien Rais Menyesal MPR Ubah Pemilu Langsung, Ketua DPD: Momentum Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli

Sebelumnya Amien Rais meminta maaf karena pernah melucuti kewenangan MPR untuk memilih presiden.


Soleh Solihun Minta Jokowi Batalkan Tapera, Curhat Soal Gaji UMR dan Potensi PHK

8 hari lalu

Sutradara Soleh Solihun saat konferensi pers film Harta Tahta Raisa di Epicentrum, Kuningan, Jakarta, 30 Mei 2024. Film Harta Tahta Raisa menyoroti perjalanan karier Raisa di industri musik Indonesia, yang dimulai dari kafe ke kafe hingga sukses menggelar konser solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta bertajuk Raisa Live in Concert GBK pada 25 Februari 2023 lalu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Soleh Solihun Minta Jokowi Batalkan Tapera, Curhat Soal Gaji UMR dan Potensi PHK

Soleh Solihun membuat video yang ditujukan kepada Jokowi untuk meminta supaya kebijakan Tapera dibatalkan karena bisa merugikan banyak orang.


Pendaftaran Prakerja Gelombang 69 Diperpanjang Hingga Hari Ini Pukul 23.59

8 hari lalu

Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin, 20 April 2020. Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis 23 April 2020 melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA
Pendaftaran Prakerja Gelombang 69 Diperpanjang Hingga Hari Ini Pukul 23.59

Pendaftaran Program Kartu Prakerja gelombang 69 diperpanjang hingga hari ini, Rabu, 5 Juni 2024 pukul 23.59 WIB.


Terkini: Tol PIK 2 Hubungkan Kawasan Segi Tiga Emas Tangerang, Gaji UMR Jakarta Rp 5 Juta Bisa Beli Rumah dari Tapera?

13 hari lalu

PIK 2. pik2.com
Terkini: Tol PIK 2 Hubungkan Kawasan Segi Tiga Emas Tangerang, Gaji UMR Jakarta Rp 5 Juta Bisa Beli Rumah dari Tapera?

Pembangunan jalan Tol PIK 2 menghubungkan Kamal-Teluknaga-Rajeg-Balaraja (Kataraja) sepanjang 38,6 kilometer.


Marak PHK di Mana-mana, Pemerintah Justru Tarik Uang Pekerja Lewat Tapera

13 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Marak PHK di Mana-mana, Pemerintah Justru Tarik Uang Pekerja Lewat Tapera

Di tengah banyaknya PHK massal, pemerintah akan menarik uang pekerja lewat Tapera.