TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali. Kabar itu dikonfirmasi juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi.
"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," ujar Jodi dalam pesan pendek, Selasa, 29 Juni 2021.
Jodi mengatakan pemerintah saat ini tengah memformulasikan kebijakan PPKM darurat atau pengetatan di tengah melonjaknya kasus Covid-19. Pengumuman resmi akan disampaikan oleh pemerintah dalam waktu dekat.
Adapun supermarket, mal, dan sektor esensial lainnya dipastikan tetap beroperasi selama PPKM darurat berlaku. Hanya, jam operasional pusat perbelanjaan dan sektor-sektor tertentu akan dipersingkat dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.
"Dimohon agar tidak panik dengan adanya berita yang beredar di grup WhatsApp," ujar Jodi.
Jodi melanjutkan, pemerintah mengimbau agar semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah juga mendorong vaksinasi bagi warga yang sehat sambil terus waspada terhadap penyebaran virus corona.
Pemerintah sebelumnya dikabarkan akan memberlakukan kebijakan PPKM Darurat lantaran kasus Covid-19 semakin melonjak dari hari ke hari. Rencana PPKM Darurat ini dibahas dalam rapat terbatas di istana yang dipimpin Presiden Jokowi, Selasa, 29 Juni 2021.
Informasi yang diperoleh Tempo, PPKM Darurat akan berlaku di zona merah, salah satunya di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan ini rencananya akan diterapkan selama dua pekan ke depan.
Dengan kebijakan ini, restoran - mal akan ditutup penuh dan perkantoran akan diberlakukan work from home (WFH) 100 persen."Iya," ujar salah satu sumber istana membenarkan informasi tersebut.
Menteri Luhut sebelumnya disebut akan mengambil alih penanganan pandemi Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali. Sementara untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali, ditangani oleh Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | DEWI NURITA
Baca: Jika PPKM Darurat Diterapkan, Pemerintah Harus Siapkan Subsidi untuk Pekerja
