Jika PPKM Darurat Diterapkan, Pemerintah Harus Siapkan Subsidi untuk Pekerja

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Satpol PP menutup restoran yang menyediakan layanan makan di tempat saat razia PSBB Jakarta di kawasan Sunter Agung, Jakarta, Kamis, 24 September 2020. Polri mencatat hingga 22 September 2019, tim gabungan operasi yustisi telah melaksanakan penindakan dengan sanksi denda administrasi sebanyak 14.206 kali dengan nilai denda mencapai Rp1,055 miliar. ANTARA/Aprillio Akbar

    Petugas Satpol PP menutup restoran yang menyediakan layanan makan di tempat saat razia PSBB Jakarta di kawasan Sunter Agung, Jakarta, Kamis, 24 September 2020. Polri mencatat hingga 22 September 2019, tim gabungan operasi yustisi telah melaksanakan penindakan dengan sanksi denda administrasi sebanyak 14.206 kali dengan nilai denda mencapai Rp1,055 miliar. ANTARA/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan pemerintah perlu menambah bantalan sosial jika PPKM Darurat jadi diterapkan. Bantalan sosial ini ditujukan terutama bagi pekerja yang paling terdampak jika PPKM Darurat dilaksanakan.

    Bhima menjelaskan, usulan tersebut disampaikan mengingat pengalaman tahun lalu saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan, masih ada banyak warga DKI Jakarta yang beraktivitas di luar rumah. Jumlahnya sekitar 40 persen. 

    Artinya, kata Bhima, banyak pekerja yang tetap harus beraktivititas di luar rumah karena pekerjaannya masih harus dilakukan secara manual. Mereka di antaranya adalah buruh harian lepas.

    Oleh sebab itu, menurut dia, pemerintah perlu menyalurkan subsidi gaji secara cepat, bahkan sebelum diberlakukannya PPKM Darurat. Dengan begitu, sehingga pekerja dengan upah harian, pekerja di sektor informal, dan pengusaha mikro dapat terkompensasi karena kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH).

    ADVERTISEMENT

    “Pemerintah harus memberikan subsidi gaji yang lebih besar mungkin Rp5 juta di kawasan diberlakukannya PPKM Darurat. Itu harus dari anggaran APBN,” ucap Bhima, Selasa, 29 Juni 2021.

    Selain itu, kata Bhima, pemerintah juga harus memperbesar jumlah bantuan sembako yang diterima oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. “Bantuan bahan pokok bagi masyarakat di zona merah atau di wilayah yg diberlakukan PPKM secara ketat, harus ada bantuan sosial yang dinaikkan sebesar dua kali lipat."

    Semula pemerintah dikabarkan akan mengumumkan penerapan PPKM Darurat pada sore hari ini karena kasus Covid-19 terus melonjak. Skenario pemberlakuan PPKM Darurat kabarnya tidak berbeda jauh dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 2020. Salah satunya adalah masih mengizinkan perjalanan luar daerah, dengan syarat sudah divaksinasi dan menyertakan hasil swab PCR.

    BISNIS

    Baca: PPKM Darurat Bakal Diberlakukan, Rupiah Langsung Jeblok ke 14.485 per USD


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.