2. Jokowi Tolak Lockdown, Ekonom: Padahal Ekonomi Bisa Pulih Lebih Cepat
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyarankan pemerintah tidak hanya melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro alias PPKM Mikro untuk mengendalikan laju pandemi Covid-19.
Bhima lantas meminta pemerintah melakukan lockdown selama dua pekan guna mengatasi penambahan kasus positif Covid-19. "Dengan langkah cepat lakukan lockdown, ujungnya biaya kesehatan bisa dihemat dan menguntungkan ekonomi juga. Cara berpikir pemerintah harus diubah," kata dia kepada Tempo, Rabu, 23 Juni 2021.
Pasalnya, menurut Bhima, model pembatasan sosial yang tanggung hanya akan menyebabkan ketidakpastian dunia usaha membesar. Ia mengatakan para pengusaha kini diombang-ambing oleh pengetatan ala PPKM lalu dilonggarkan kembali, namun tidak menjamin kasus positifnya turun. "Bandingkan dengan Cina dan Vietnam paska lockdown yang ekonominya tumbuh solid."
Simak lebih jauh tentang lockdown di sini.
3. BPK Khawatirkan Kemampuan Pemerintah Bayar Utang, MUI: Jangan Dianggap Enteng
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas turut mengomentari pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan yang khawatir akan kemampuan pemerintah membayar utang dan bunga utang akibat nilainya yang meningkat di tengah pandemi.
Menurut dia, kekhawatiran yang disampaikan BPK tidak boleh dianggap enteng lantaran didasari dari data dan perhitungan, serta alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Masalah ini, kata Anwar, justru harus menjadi perhatian semua pihak.
"Karena kalau Indonesia nanti ternyata memang tidak mampu membayar utang-utangnya, maka hal demikian tentu jelas akan menimbulkan dampak dan masalah besar bagi bangsa dan negeri ini, misalnya negara kita tidak lagi dipercaya oleh negara-negara lain di dunia terutama oleh negara-negara maju," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 Juni 2021.
Simak lebih jauh tentang MUI di sini.