TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyarankan pemerintah tidak hanya melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro alias PPKM Mikro untuk mengendalikan laju pandemi Covid-19.
Bhima lantas meminta pemerintah melakukan lockdown selama dua pekan guna mengatasi penambahan kasus positif Covid-19. "Dengan langkah cepat lakukan lockdown, ujungnya biaya kesehatan bisa dihemat dan menguntungkan ekonomi juga. Cara berpikir pemerintah harus diubah," kata dia kepada Tempo, Rabu, 23 Juni 2021.
Pasalnya, menurut Bhima, model pembatasan sosial yang tanggung hanya akan menyebabkan ketidakpastian dunia usaha membesar. Ia mengatakan para pengusaha kini diombang-ambing oleh pengetatan ala PPKM lalu dilonggarkan kembali, namun tidak menjamin kasus positifnya turun. "Bandingkan dengan Cina dan Vietnam paska lockdown yang ekonominya tumbuh solid."
Terkait penerapan penebalan PPKM Mikro, Bhima memperkirakan indeks keyakinan konsumen akan kembali berada di bawah level 100. Masyarakat diprediksi akan cenderung mengantisipasi dengan lebih banyak berhemat. Sehingga tren simpanan perbankan akan naik.
Selanjutnya industri manufaktur pun akan menyesuaikan turunnya permintaan domestik dengan kurangi kapasitas produksi. Dengan demikian, PMI manufaktur diprediksi bisa kembali di bawah level 50.
Adapun sektor pariwisata termasuk perhotelan, restoran dan transportasi, kata Bhima, melanjutkan kontraksi hingga kuartal ke III. Penutupan ritel skala besar juga akan berlanjut. Perusahaan yang ikut dalam proses Penundaan pembayaran utang pun akan semakin meningkat, menambah daftar pailit.
"Kelas miskin dan kelas menengah rentan miskin yang seharusnya tetap disuport pemerintah makin tertekan. Alokasi dana perlindungan sosial yang lebih kecil dari realisasi 2020 jadi penyebabnya. serapan PEN masih rendah," kata dia.
Pengetatan PPKM Mikro menjadi instruksi yang dilantangkan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Penanganan Covid-19 pada Senin, 21 Juni 2021.“Bapak Presiden memberikan penegasan terkait dengan operasionalisasi dan lapangan terkait dari pelaksanaan PPKM Mikro,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti rapat.
Terkait hal tersebut, ungkap Airlangga, pemerintah kembali melakukan penebalan dan penguatan pelaksanaan PPKM Mikro yang berlaku pada tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Penguatan ketentuan PPKM Mikro ini pun dituangkan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada 21 Juni 2021.
