Ketimbang PPN Sembako, Pemerintah Diminta Kejar Pajak E-commerce hingga YouTuber

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana penjualan bahan pokok dan sayur mayur di Pasar Tebet, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Draft PPN Sembako disebut telah bocor sebelum dibahas bersama Kementerian Keuangan dan DPR. Tempo/Tony Hartawan

    Suasana penjualan bahan pokok dan sayur mayur di Pasar Tebet, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Draft PPN Sembako disebut telah bocor sebelum dibahas bersama Kementerian Keuangan dan DPR. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR, Fauzi Amro, meminta pemerintah tidak memungut pajak dari sembako dan layanan pendidikan untuk menutup defisit APBN. Pemerintah dianggap bisa mengejar celah pendapatan dari sektor lain, seperti pajak pelaku e-commerce dan Youtuber.

    “Misalnya Youtuber, itu sudah bayar pajak belum. Youtuber-youtuber itu keuntungan luar biasa, harusnya itu yang berkontribusi. Di situasi pandemi janganlah memajaki rakyat yang lagi susah,” ujar Fauzi dalam diksui daring Sahabat PPI, Jumat, 18 Juni 2021.

    Menurut Fauzi, youtuber, e-commerce, dan marketplace meraup keuntungan yang besar selama pandemi Covid-19 akibat adanya percepatan ekonomi digital. Berbagai perusahaan digital, seperti Shopee, Tokopedia, Grab, Gojek, TikTok, Twitter, dan badan usaha penyedia aplikasi lainnya pun disebut-sebut mengalami peningkatan transaksi signifikan karena perubahan pola hidup masyarakat.

    Selama ini, politikus Partai NasDem itu mengatakan upaya pemerintah untuk mengejar pajak dari bisnis digital belum maksimal. Per Desember 2020, misalnya, setoran pajak perusahaan digital yang diterima pemerintah baru berasal dari 23 badan usaha dengan nilai Rp 616 miliar.

    Selain dari sektor bisnis digital, Fauzi meminta pemerintah mengejar sunset policy dan tax amnesty untuk menutup rasio defisit APBN yang mencapai hampir Rp 445 triliun. Kemudian, ia menyarankan pemerintah memperluas jangkauan wajib pajak, baik untuk pajak pertambahan nilai atau PPN maupun pajak penghasilan (PPh).

    Pemerintah mengusulkan sembako dan lembaga pendidikan masuk dalam kelompok barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Usulan itu termaktub dalam klausul Revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

    Fauzi mengatakan, secara garis besar, Partai NasDem mendukung substansi RUU KUP. Namun, fraksi meminta poin-poin yang menyangkut pajak pendidikan dan sembako dikeluarkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM).

     

    BACA: Kritik Rencana PPN Pendidikan, Rektor Paramadina: Kemenkeu Jangan Gelap Mata

     

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.