Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketimbang PPN Sembako, Pemerintah Diminta Kejar Pajak E-commerce hingga YouTuber

image-gnews
Suasana penjualan bahan pokok dan sayur mayur di Pasar Tebet, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Draft PPN Sembako disebut telah bocor sebelum dibahas bersama Kementerian Keuangan dan DPR. Tempo/Tony Hartawan
Suasana penjualan bahan pokok dan sayur mayur di Pasar Tebet, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Draft PPN Sembako disebut telah bocor sebelum dibahas bersama Kementerian Keuangan dan DPR. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR, Fauzi Amro, meminta pemerintah tidak memungut pajak dari sembako dan layanan pendidikan untuk menutup defisit APBN. Pemerintah dianggap bisa mengejar celah pendapatan dari sektor lain, seperti pajak pelaku e-commerce dan Youtuber.

“Misalnya Youtuber, itu sudah bayar pajak belum. Youtuber-youtuber itu keuntungan luar biasa, harusnya itu yang berkontribusi. Di situasi pandemi janganlah memajaki rakyat yang lagi susah,” ujar Fauzi dalam diksui daring Sahabat PPI, Jumat, 18 Juni 2021.

Menurut Fauzi, youtuber, e-commerce, dan marketplace meraup keuntungan yang besar selama pandemi Covid-19 akibat adanya percepatan ekonomi digital. Berbagai perusahaan digital, seperti Shopee, Tokopedia, Grab, Gojek, TikTok, Twitter, dan badan usaha penyedia aplikasi lainnya pun disebut-sebut mengalami peningkatan transaksi signifikan karena perubahan pola hidup masyarakat.

Selama ini, politikus Partai NasDem itu mengatakan upaya pemerintah untuk mengejar pajak dari bisnis digital belum maksimal. Per Desember 2020, misalnya, setoran pajak perusahaan digital yang diterima pemerintah baru berasal dari 23 badan usaha dengan nilai Rp 616 miliar.

Selain dari sektor bisnis digital, Fauzi meminta pemerintah mengejar sunset policy dan tax amnesty untuk menutup rasio defisit APBN yang mencapai hampir Rp 445 triliun. Kemudian, ia menyarankan pemerintah memperluas jangkauan wajib pajak, baik untuk pajak pertambahan nilai atau PPN maupun pajak penghasilan (PPh).

Pemerintah mengusulkan sembako dan lembaga pendidikan masuk dalam kelompok barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP). Usulan itu termaktub dalam klausul Revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Fauzi mengatakan, secara garis besar, Partai NasDem mendukung substansi RUU KUP. Namun, fraksi meminta poin-poin yang menyangkut pajak pendidikan dan sembako dikeluarkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM).

 

BACA: Kritik Rencana PPN Pendidikan, Rektor Paramadina: Kemenkeu Jangan Gelap Mata

 

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demi Mengatasi Dampak Iklim, Islandia Bakal Menaikkan Pajak Pariwisata

1 hari lalu

Pantai Reynisfjara Islandia (Pixabay)
Demi Mengatasi Dampak Iklim, Islandia Bakal Menaikkan Pajak Pariwisata

Islandia mengalami peningkatan tajam dalam pariwisata setelah lockdown


TikTok Blak-blakan Jawab Kekhawatiran Teten soal Project S: Layanan itu Tidak Pernah Ada di Indonesia

1 hari lalu

Ilustrasi TikTok Shop. Google Play
TikTok Blak-blakan Jawab Kekhawatiran Teten soal Project S: Layanan itu Tidak Pernah Ada di Indonesia

TikTok buka suara soal kekhawatiran Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ihwal Project S. Begini penjelasan lengkap TikTok kepada Tempo.


TikTok Bantah Tidak Punya Izin Operasional E-commerce di Indonesia

1 hari lalu

Ilustrasi TikTok. shutterstock.com
TikTok Bantah Tidak Punya Izin Operasional E-commerce di Indonesia

TikTok membantah pernyataan bahwa perusahaan itu tidak memiliki izin operasional niaga elektronik atau e-commerce di Indonesia. Simak penjelasannya.


Jokowi Sebut Jualan di TikTok Shop Berdampak pada UMKM, Pasar Anjlok

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Mensesneg Pratikno (tengah), Menkeu Sri Muyani (kedua kiri), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seusai pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Sebut Jualan di TikTok Shop Berdampak pada UMKM, Pasar Anjlok

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti dampak dari perputaran bisnis e-commerce seperti TikTok Shop. Menurutnya imbasnya membuat produksi di usaha mikro dan pasar anjlok.


Jokowi Segera Atur Social Commerce, TikTok Shop Bakal Dilarang?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo menerima Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Emas 2045 dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di IKN Nusantara, Jumat, 22 September 2023. Sapri Maulana
Jokowi Segera Atur Social Commerce, TikTok Shop Bakal Dilarang?

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan akan segera mengatur e-commerce berbasis media sosial atau social commerce.


Hilirisasi Sebabkan Penerimaan Bea Cukai Turun, Ini Penjelasannya

2 hari lalu

Ilustrasi Bea dan Cukai. TEMPO/Tony Hartawan
Hilirisasi Sebabkan Penerimaan Bea Cukai Turun, Ini Penjelasannya

Penerimaan bea cukai per Agustus 2023 disebut mengalami penurunan karena hilirisasi. Ini penjelasannya.


Anies Baswedan Umumkan 9 Anggota Badan Pekerja Koalisi Tim Pemenangan AMIN

2 hari lalu

Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan bersama dengan Muhamimin Iskandar (Cak Imin) mengumumkan Badan Pekerja (BAJA) untuk Tim Pemenangan Anies Baswedan dan Muhamimin Iskandar (AMIN) dari Koalisi Perubahan di Sekretariat Perubahan yang berada di Jalan Brawijaya X Nomor 46. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jumat, 22 September 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Anies Baswedan Umumkan 9 Anggota Badan Pekerja Koalisi Tim Pemenangan AMIN

Anies Baswedan mengumumkan sembilan anggota Badan Pekerja (BAJA) Tim Pemenangan Anies Baswedan-Muhamimin Iskandar (AMIN).


Terkini: Kaesang Pangarep Kembali Jadi Sorotan Kali Ini soal Bisnis-bisnisnya yang Bangkrut, Sri Mulyani Beberkan Fokus APBN Terakhir Era Jokowi

3 hari lalu

Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep saat ditemui di Pura Mangkunegaran Solo, Sabtu, 21 Januari 2023 TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Terkini: Kaesang Pangarep Kembali Jadi Sorotan Kali Ini soal Bisnis-bisnisnya yang Bangkrut, Sri Mulyani Beberkan Fokus APBN Terakhir Era Jokowi

Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, kembali menjadi perbincangan media sosial.


Menkominfo Budi Arie Klaim TikTok Sudah Memiliki Izin sebagai E-commerce

3 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi memberikan keterangan pers terkait perkembangan pemberantasan judi online, di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023. Dalam keterangannya, Kementerian Kominfo sejak Juli 2018 - Agustus 2023 sudah memblokir 886.719 konten perjudian online dengan rata-rata setiap harinya dilakukan pemutusan akses terhadap 1.500-2.000 situs dan puluhan aplikasi termasuk aplikasi game terkait perjudian online yang serupa dengan Higgs Domino Island. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkominfo Budi Arie Klaim TikTok Sudah Memiliki Izin sebagai E-commerce

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan platform TikTok sudah memiliki izin sebagai marketplace atau e-commerce dari Kementerian Perdagangan.


Penerimaan Bea Cukai Turun karena Hilirisasi, Begini Strategi Sri Mulyani

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Penerimaan Bea Cukai Turun karena Hilirisasi, Begini Strategi Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan strateginya menjaga penerimaan negara, meskipun penerimaan bea cukai turun karena hilirisasi.