Bursa Pemilihan Ketua Umum Kadin, Ini Program Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Arsjad Rasjid (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran Calon Ketua Umum KADIN Indonesia saat pendaftaran di Jakarta, Senin, 24 Mei 2021. Terdapat dua kandidat yang telah berkampanye, yaitu Direktur Utama PT Indika Energy Tbk Arsjad Rasjid dan Presiden Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk Anindya Bakrie. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Arsjad Rasjid (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran Calon Ketua Umum KADIN Indonesia saat pendaftaran di Jakarta, Senin, 24 Mei 2021. Terdapat dua kandidat yang telah berkampanye, yaitu Direktur Utama PT Indika Energy Tbk Arsjad Rasjid dan Presiden Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk Anindya Bakrie. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta – Di luar hiruk-pikuk pemilihan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), kedua calon kandidat yang akan bersaing merebut tongkat estafet kepemimpinan periode 2021-2026 memilih berfokus adu program. Mereka adalah Anindya Bakrie, putra sulung Aburizal Bakrie alias Ical, juga Presiden Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk dan Arsjad Rasjid, Direktur Utama PT Indika Energy Tbk.

    Seperti apa program yang disiapkan kedua kandidat? Dalam wawancara bersama Tempo pada Jumat, 11 Juni lalu, Anindya Bakrie mengatakan masih ingin meneruskan program-program yang berhasil dicapai oleh nakhoda Kadin sebelumnya sekaligus memperbaiki hal-hal yang perlu dievaluasi.

    Selain itu, dalam masa kepemimpinan mendatang, Anindya mengatakan Ketua Umum Kadin harus dapat membawa dunia usaha keluar dari tantangan pandemi Covid-19.

    “Kadin harus bisa menjadi mitra pemerintah dalam membantu pemulihan ekonomi nasional. Artinya bagaimana supaya perusahaan-perusahaan tidak tutup, tenaga kerja tidak di-PHK, dan mengubah model bisnis serta menjawab tantangan ke depan,” ujar Anindya Bakrie saat dihubungi melalui zoom.

    Selama pandemi Covid-19, dunia usaha khususnya yang bergerak di sektor UMKM sangat terpukul karena pembatasan aktivitas manusia. Melihat tantangan tersebut, Andindya pun berpandangan Kadin dalam lima tahun mendatang harus berfokus pada mikroekonomi, alih-alih makroekonomi.

    Ia juga berkeinginan membuat Business Solution Center, yang salah satunya berfungsi sebagai lembaga advokasi dan konsultasi dunia usaha. Melalui lembaga ini, pengusaha dan investor akan bertemu untuk melakukan business matching sehingga peluang penanaman modal di dalam negeri bertumbuh dan meningkatkan lapangan usaha.

    Di sisi lain sebagai mitra pemerinah, Anindya Bakrie memandang Kadin perlu memastikan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang digelontorkan negara tepat sasaran. Karena itu diperlukan lobi-lobi tingkat tinggi.

     “Program pen yang berjalan dengan dana Rp 600 triliunan itu mesti tepat sasaaran, mesti lebih bergulir, karena efek ekonominya lebih besar,” ujarnya.

    Sementara itu, penantang Anindya, Arsjad Rasjid, memiliki visi berbeda. Ia ingin menjadikan Kadin rumah bersama bagi para pelaku usaha Indonesia.

    “Dari usaha besar sampai usaha mikro, dari Sabang sampai Merauke, dari pusat dan daerah. Harapannya agar ada kolaborasi dari semua unit usaha yang ada sehingga mampu mendorong pertumbuhan yang berkeadiln dan inklusif,” ujar Arsjad.

    Arsjad Rasjid melihat, pertumbuhan ekonomi harus didorong oleh semua unit usaha Indonesia. Efek dari pertumbuhan ekonomi ini pun mesti dinikmati oleh seluruh warga Indonesia. Karenanya, ia menyebut Kadin perlu memaksimalkan potensi daerah.

    Selain itu dari sisi struktur organisasi, Arsjad menginginkan Kadin lebih efisien. Ia mengatakan saat ini terdapat 1.200 pengurus di Kadin Indonesia. Jumlah ini disebut-sebut harus lebih dirampingkan.

    Di sisi lain, Arsjad Rasjid mengatakan Kadin mesti bisa menjadi bayangan pemerintah. “Ibaratnya nanti kalau presiden kurang menteri, kami siap, bisa memberikan saran policy,” ujarnya.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | AISHA SHAIDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.