Sebagai perusahaan penjaminan kredit, Jamkrindo mengintermediasi kepentingan lembaga keuangan yang membutuhkan keamanan atas penyaluran kreditnya kepada UMKM.
"UMKM ini secara profil risiko dinilai high risk (tinggi risiko) karena sumber pengembalian kewajibannya bersifat tidak tetap dan sangat dipengaruhi kondisi ekonomi mikro dan makro yang terjadi, termasuk kondisi pandemi saat ini," katanya.
Di sisi lain, UMKM juga terbantu dengan peran penjaminan ketika mereka membutuhkan akses pembiayaan atau permodalan. Demikian pula dari sisi pemenuhan kolateral.
Dengan fungsi tersebut, Jamkrindo akan mampu meminimalisir kredit macet di perbankan, terutama di tengah kondisi sulit seperti saat ini.
"Dengan fungsi intermediasi ini, yang dilakukan perusahaan penjaminan bukan mencegah tapi meminimalisir (kredit macet). Mencegahnya pada saat kita melakukan seleksi kelayakan (UMKM)," katanya.
Penjaminan kredit bagi UMKM sendiri tidak dilakukan main-main karena harus memenuhi standar penilaian sebagaimana dikeluarkan oleh perbankan. Standar penilaian itu termasuk tidak masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) dan memiliki perizinan atau legalitas yang berlaku.
BACA: BRI Sebut 30 Juta UMKM di Tanah Air Belum Tersentuh Pembiayaan Formal
