Indef Ingatkan Jokowi: Tax Amnesty Jilid II Bisa Jadi Blunder Penerimaan Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa program pengampunan pajak atau tax amnesty menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi. Karena itu, ia menyarankan adanya solusi untuk menaikkan penerimaan negara selain tax amnesty jilid II.

Bhima pun menjabarkan beberapa imbas negatif dari tax amnesty. Pertama, kepercayaan pembayar pajak bisa turun karena tax amnesty harusnya diberikan sekali sesuai janji pemerintah 2016, dan setelah periode tax amnesty selesai maka selanjutnya penegakan aturan perpajakan.

"Dengan adanya tax amnesty jilid ke II, psikologi pembayar pajak pastinya akan menunggu tax amnesty jilid berikutnya. Ya buat apa patuh pajak, pasti ada tax amnesty berikutnya. Ini blunder ke penerimaan negara," ujar Bhima kepada Tempo, Kamis, 20 Mei 2021.

Selain itu, Bhima berujar tax amnesty tidak terbukti meningkatkan penerimaan pajak jangka panjang, terbukti periode 2018-2020 rasio pajak terus menurun hingga mencapai 8,3 persen. Rasio pajak atau rasio penerimaan pajak terhadap PDB, menurut dia, bukannya naik malah melorot terus. 'Berarti ada yang tidak beres dengan tax amnesty," kata dia.

Bhima pun mengingatkan bahwa pemberian tax amnesty rawan digunakan untuk pencucian uang lintas negara. Atas nama pengampunan pajak, perusahaan yang melakukan kejahatan keuangan bisa memasukkan uang ke Indonesia. Terlebih, saat ini rawan pencucian uang dari kejahatan korupsi selama pandemi Covid-19.

Menurut dia, pemerintah seharusnya melakukan kebijakan untuk mengejar pajak mereka yang tidak ikut tax amnesty 2016 lalu. Pasalnya, sudah lengkap data tax amnesty jilid I, kemudian ada Pertukaran Pajak antar Negara (AEOI) dan dokumen internasional Panama Papers hingga Fincen Papers.

• 1
• 2
• Selanjutnya